JAKARTA, REQnews - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo mengatakan masih menunggu somasi tertulis dari pihak Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. Hal itu terkait dengan tuduhan ICW soal jaringan bisnis obat Ivermectin yang dianggap keliru.
"Kami sampai saat ini belum mendapatkan somasi tertulisnya dari pak Moeldoko sehingga kami belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh," ujar Adnan saat dihubungi wartawan, Kamis 29 Juli 2021.
Menurutnya, hingga kini pihaknya masih menanti somasi tertulis dari pihak tim hukum Moeldoko, karenanya ia harus sangat berhati-hati dalam menanggapi somasi tersebut.
"Jadi kami lebih baik menunggu dulu somasi tertulisnya, daripada salah memberikan respons, karena kadang apa yang disampaikan secara lisan dengan apa yang ditulis bisa berbeda," katanya.
Diketahui, melalui tim hukum Moeldoko yaitu Otto Hasibuan menyampaikan sejumlah klarifikasi atas tuduhan ICW terhadap kliennya yang diduga memiliki jaringan dalam bisnis obat Covid-19 merek Ivermectin. Ia menyebut ICW dianggap telah merusak nama baik Moeldoko dan putrinya, Joanina Rachman atas pernyataan yang tidak benar.
"Itu tuduhan tidak benar tidak bertanggung jawab fitnah dan pencemaran nama baik. Dan telah merusak nama baik secara pribadi maupun KSP. Karena berulang kali ICW dalam siarannya selalu menyebut dan menyatakan nama Moeldoko sebagai KSP," ujar Otto, Kamis 29 Juli 2021.
Ia pun khawatir jika akan timbul opini publik Moeldoko sebagai KSP ikut dalam bisnis obat Ivermectin. Apalagi, Moeldoko juga dituding terkait keterlibatan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dalam ekspor beras.
"Opini seakan-akan Moeldoko sebagai KSP terkait atau terlibat perburuan rente peredaran Ivermectin dan PT Hansen dan seakan-akan terlibat ekspor beras," katanya.&nbsp;
Otto mewakili Moeldoko, ingin mempertegas dan melakukan bantahan atas tudingan tersebut. Sekaligus memberikan somasi kepada ICW maupun terhadap peneliti Egi Primayogha.
Pertama, Bahwa klien kami Moeldoko tidak memiliki kaitan dan hubungan dengan apapun dengan PT. Harsen sebagai produsen ivermectin. Bukan pula pemegang saham dan bukan direktur.
Kedua, PT. Noorpay Perkasa bukanlah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi dan tidak memproduksi ivermectin atau mengedarkan invermectin atau terlibat bisnis beras.
Otto pun membenarkan bahwa anak Moeldoko, Joanina memiliki saham di PT Noorpey. Namun, tidak ada kaitan Moeldoko dengan anaknya tersebut. "Itu bukan bergerak di Ivermectin maupun ekspor beras. Melainkan di bidang IT. Sehingga tidak ada kaitan dengan bisnis ivermectin dan bisnis beras," kata dia.
Otto mengulang pernyataan ICW melalui Egi menyampaikan dengan tegas bahwa PT. Noorpay melalui HKTI yang diketuai oleh Moeldoko melakukan kerja sama ekspor beras.
"Ini berbahaya terkesan ini tega disampaikan Egi. Pak Moeldoko tidak pernah melakukan bisnis beras. Yang pernah dilakukan HKTI bekerjasama dengan PT Noorpay itu mengirim tenaga training ke Thailand untuk petani, tidak ada kaitan bisnis beras," ujar Otto.
Untuk itu, ia mewakili kliennya tersebut meminta Egi maupun ICW dalam waktu 1x24 jam segera membuktikan tuduhan adanya keterlibatan Moeldoko dalam bisnis obat Ivermectin.
Namun, bila ICW tak dapat membuktikan tuduhannya ataupun tidak membuat penyataan untuk mencabut segala tuduhan, maka dalam waktu 1x24 jam setelah konferensi pers, Otto yang mewakili Moeldoko sebagai kuasa hukum akan melaporkan ke polisi atas perbuatan pencemaran nama baik.
"Kalau tidak membuktikan tuduhannya dan kemudian tidak mau mencabut pernyataannya dan tidak bersedia meminta maaf kepada klien kami, maka kami akan melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib," katanya.
Menurutnya, fakta-fakta yang disampaikan oleh ICW sudah memenuhi cukup bukti perbuatan melanggar unsur pidana. "Pasal 27 ayat 3 jo tentang ITE," ujar Otto.

Jenderal TNI Ini Ancam Polisikan Jika Tak Minta Maaf, ICW: Kami Tunggu

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi