Agustus Karyawan Gaji Dibawah Rp3,5 Juta, Siap-Siap Dapat Tambahan Rp1 Juta

Jumat, 30 Juli 2021 – 14:31 WIB

Pekerja gaji dibawah Rp3,5 juta akan mendapatkan subsidi upah (Foto:istimewa)

Pekerja gaji dibawah Rp3,5 juta akan mendapatkan subsidi upah (Foto:istimewa)

JAKARTA, REQNews - Pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah atau tambahan gaji sebesar Rp1 juta untuk dua bulan. Rencananya subsidi gaji ini akan dicairkan pada bulan Agustus.

Mereka yang berhak menerima subsidi gaji adalah pekerja atau karyawan yang memiliki gaji kurang dari Rp3,5 juta.

Ketentuan tersebut, ditetapkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 14 tahun 2020. Melalui Permen Nomor 16 Tahun 2021, Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperbaharui peraturan pemberian subsidi upah atau gaji kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Pada pasal 4 Permen Nomor 16 Tahun 2021, disebutkan bahwa penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah diberikan dalam bentuk uang tunai senilai Rp500.000 yang diakumulasikan dalam dua bulan pemberian.

Pemberian bantuan ini diprioritaskan kepada pekerja atau buruh yang belum menerima bantuan melalui program kartu prakerja, program keluarga harapan, ataupun bantuan produktif usaha mikro.

Ada beberapa ketentuan bagi penerima bantuan subsidi upah, syarat tersebut diantaranya:

- Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan
- Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2021
- Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan
- Bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 dan level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
- Diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.