JAKARTA, REQnews - Perusahaan pembiayaan (multifinance) seringkali menggunakan jasa debt collector untuk menagih tunggakan pembayaran atau cicilan. Hal ini seringkali dikeluhkan masyarakat, karena aksinya kerap menimbulkan gesekan atau kegaduhan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukannya tak mengetahui hal tersebut, karena sudah banyak informasi atau laporan yang diterima. OJK pernah menegaskan, bila ada debt collector yang melakukan ancaman dan tindakan yang bersifat mempermalukan nasabah, baik secara fisik maupun verbal, maka debt collector akan ditindak sesuai hukum.

Terbaru, OJK mewajibkan perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector telah memiliki sertifikat profesi sebelum melakukan penagihan utang ke nasabah atau debitur. Selain itu, penagihan utang oleh debt collector juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector wajib memastikan seluruh debt collector yang menjadi mitra perusahaan telah memiliki serti?kat profesi dan mengikuti peraturan dalam proses penagihan kepada nasabah," ujar Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot, dalam keterangan resmi, Jumat 30 Juli 2021.

Tak hanya itu, OJK juga mewajibkan debt collector selalu menyertakan kartu identitas, surat tugas, dan bukti jaminan fidusia saat melakukan penagihan utang ke nasabah. Hal ini untuk memperkuat aspek legalitas dalam proses penagihan.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut OJK dalam merespons maraknya penagihan utang ke nasabah oleh debt collector dari perusahaan pembiayaan. Selain itu, OJK juga menyatakan akan menindak tegas perusahaan pembiayaan yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.

"OJK telah memberi sanksi kepada sejumlah perusahaan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan, baik berupa sanksi peringatan, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha," jelasnya.

OJK juga meminta nasabah yang memiliki utang pinjaman dari multifinance agar turut memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Apabila ada kendala dalam proses pelunasan utang, maka sebaiknya dikomunikasikan ke perusahaan pembiayaan secara langsung.

"Debitur agar memiliki itikad baik menyelesaikan kewajiban dan menyampaikan kepada perusahaan pembiayaan jika memiliki kendala pembayaran angsuran," terangnya.

Berbagai kebijakan soal debt collector ini sengaja dikeluarkan otoritas karena kerap meresahkan nasabah yang terlilit utang dari perusahaan pembiayaan. Sebagian dari mereka merasa debt collector kerap menagih utang dengan cara yang kasar, disertai ancaman, dan lainnya.