Moeldoko Ancam Bakal Laporkan ICW, Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Berangus Demokrasi

Sabtu, 31 Juli 2021 – 15:04 WIB

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko (Foto: Istimewa)

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Koalisi Masyarakat Sipil menilai jika somasi yang dilayangkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) merupakan bentuk upaya pemberangusan nilai demokrasi.

Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur menyebut jika Moeldoko telah mengabaikan sejumlah regulasi terkait hak menyampaikan pendapat.

Diketahui, sebelumnya ICW telah menyebarluaskan temuan dugaan praktik bisnis dalam distribusi obat Ivermectin. "Menyikapi langkah Moeldoko, setidaknya ada dua isu yang tampak oleh masyarakat. Pertama, upaya pemberangusan nilai demokrasi," ujar Isnur melalui keterangan tertulisnya pada Jumat 30 Juli 2021.

Menurutnya, langkah Moeldoko berpotensi besar dalam menurunkan nilai demokrasi Indonesia yang sebelumnya sudah merosot. Dikutip dari The Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi dengan skor 6,3.

Isnur mengatakan jika angka itu terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. "Maka dari itu, praktik pembatasan hak berpendapat, terlebih kritik dari masyarakat perlu untuk dihentikan," katanya.

Ia kemudian mengatakan bahwa perbuatan Kepala KSP itu melanggengkan praktik kriminalisasi terhadap organisasi masyarakat sipil.

Ketika merujuk pada data SAFENet dalam kurun waktu 12 tahun terakhir kriminalisasi menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) banyak menyasar masyarakat dari berbagai kalangan.

Dari data tersebut, mayoritas pelapor justru pejabat publik. "Ini menandakan belum ada kesadaran penuh dari para pejabat dan elite untuk membendung aktivitas kriminalisasi tersebut guna mendorong terciptanya demokrasi yang sehat di Indonesia," kata dia.

Organisasi yang tergabung dalam koalisi ini di antaranya adalah YLBHI, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Imparsial, Greenpeace Indonesia.

Ada juga sejumlah BEM universitas seperti BEM STHI Jentera, BEM Universitas Indonesia, BEM KM Unnes, dan lain sebagainya.

Diketahui, sebelumnya Moeldoko meminta ICW untuk membuktikan tuduhan keterlibatan dirinya dalam bisnis obat Ivermectin dan impor beras. Namun, jika tak bisa membuktikannya maka ICW harus meminta maaf secara terbuka dan mencabut pernyataan.

Apabila ICW tak melakukannya, Moeldoko bakal melaporkannya ke kepolisian dengan menggunakan Pasal-pasal yang termuat dalam UU ITE.