SURABAYA, REQnews - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan mengabaikan intervensi dari pihak mana pun untuk memutuskan hasil sidang gugatan sengketa Pilpres 2019.
Harapan itu disampaikan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur, dengan menambahkan bahwa MK adalah lembaga tinggi negara bisa memberi keputusan sesuai dengan fakta hukum di tiap sengketa Pemilu.
"Kami juga berharap MK tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun dan memutuskan segala sesuatunya berdasarkan fakta hukum yang ada," kata Ketua DPD GMNI Jawa Timur Nabrisi Rohid di Surabaya, Minggu 16 Juni 2019.
Menurut dia, segala bentuk tudingan yang tidak mendasar harus segera disudahi agar memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Selain itu, tidak ada upaya untuk memprovokasi masyarakat dengan berbagai pernyataan yang tidak mendasar.
"Indonesia sebagai negara hukum tentunya harus dihormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Kita percayakan sengketa hasil pemilu ini kepada MK," katanya.
GMNI Jatim pun mengimbau elite politik untuk tidak melakukan manuver yang berujung pada sikap inkonstitusional. "Kami juga berharap masyarakat tidak terprovokasi berbagai pernyataan selama jalannya sidang di MK, apalagi sampai terjadi bentrokan yang mengakibatkan perpecahan bangsa," kata dia.
Sebelumnya, pada hari Jumat, digelar sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, dengan agenda mendengarkan permohonan pemohon. Sidang PHPU Pilpres 2019 akan dilanjutkan pada hari Selasa 18 Juni 2019, dengan agenda mendengar jawaban Bawaslu, KPU, dan Pasangan Calon Nomor Urut 01. (RYN)

GMNI:Majelis Hakim MK Harus Bebas dari Intervensi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi