JAKARTA, REQNews – Departemen Pendapatan Negara (Inland Revenue Department/ IRD) Nepal sedang mengerjakan arahan yang akan mewajibkan pedagang emas untuk meminta data pribadi pelanggan mereka.Ketika pemerintah Nepal bersiap untuk menegakkan ketentuan anti-pencucian uang pada perdagangan emas, para pedagang emas akan segera harus meminta pelanggan mereka mengisi formulir atau menyerahkan fotokopi kartu identitas untuk transaksi emas dan logam mulia lainnya.IRD, yang baru-baru ini ditunjuk sebagai regulator pasar emas batangan domestik, datang dengan arahan yang mewajibkan pedagang emas batangan untuk menegakkan ketentuan Know Your Customer (KYC). Para pedagang emas itu harus melaporkan transaksi yang mencurigakan dan transaksi yang jumlahnya lebih dari Rs1 juta kepada regulator.Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang mengategorikan pedagang bullion, emas atau perak murni berbentuk batang atau koin untuk investasi, sebagai entitas pelaporan yang perlu menyimpan catatan pelanggan serta melaporkan transaksi mencurigakan kepada otoritas yang ditunjuk. Tapi ketentuan ini tidak ditegakkan sebelumnya, karena tidak adanya regulator yang kuat di sektor ini.Dengan IRD yang efektif menjadi pengatur perdagangan emas, ketentuan ini akan segera berdampak, kata salah seorang pejabat. “Kami sudah menyiapkan draft awal arahan yang menyatakan bahwa pedagang emas harus menugaskan petugas kepatuhan untuk mencatat pembeli dan penjual logam mulia yang harganya di atas Rs1 juta dan transaksi mencurigakan, ”kata Yagya Prasad Dhungel, Wakil Direktur Jenderal IRD.Lebih lanjut Dhungel mengatakan, IRD belum menentukan cara bagaimana pedagang emas batangan harus menyimpan catatan pelanggan mereka. “Opsi seperti meminta pelanggan untuk mengisi formulir Know Your Customer (KYC) atau meminta mereka menyerahkan fotokopi kartu kewarganegaraan mereka atau kartu identitas lainnya yang berlaku sedang dibahas, ”tambahnya. “Kami juga mengadakan diskusi tentang apakah mengharuskan pelanggan menyediakan informasi tentang tiga generasi keluarga.”Ketentuan KYC saat ini dipraktikkan di bank dan lembaga keuangan, perusahaan asuransi dan pasar saham untuk memverifikasi identitas klien dan untuk menilai potensi risiko.Pemerintah telah memutuskan untuk menunjuk regulator dan menegakkan ketentuan hukum tentang Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering/ AML) dan Memerangi Pendanaan Terorisme (Combating Financing Terrorism/ CFT) di pasar emas. Hal ini diputuskan setelah ada laporan sekretaris undang-undang tentang kepatuhan Nepal dengan standar internasional pada AML / CFT menunjuk pasar emas sebagai salah satu sektor yang paling rentan. Sebagai Kelompok Asia Pasifik pada Pencucian Uang (APG), suatu pengawas anti pencucian uang regional, tugasnya adalah mengatur evaluasi timbal balik kepatuhan Nepal dengan standar AML / CFT. Pemerintah Nepal mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan sektor rentan yang teridentifikasi.Menerapkan Sistem KYC adalah salah satu langkah yang diambil untuk meningkatkan kepatuhan AML / CFT di semua sektor, menurut seorang pejabat IRD.Mereka mengakui bahwa menerapkan KYC di pasar emas dapat menjadi rumit dibandingkan dengan sektor-sektor seperti perbankan, asuransi, dan pasar saham karena bisnis emas sebagian besar dimiliki swasta.“Kami juga mendiskusikan apakah akan membawa semua pedagang emas batangan di bawah norma KYC atau menerapkannya di antara para pedagang yang memenuhi kriteria tertentu seperti ambang minimum transaksi, ”kata
Dhungel.
Ada juga kekhawatiran atas kemungkinan penyalahgunaan informasi tentang pelanggan oleh pedagang emas batangan. Mereka tidak dilembagakan seperti bank dan lembaga keuangan. Misalnya, bank tidak menyediakan informasi tentang pelanggan individu kepada orang lain kecuali agen penegak hukum dan
pengadilan. Pedagang emas juga tidak memiliki pelanggan tetap seperti bank di mana seseorang adalah pelanggan tetap sampai dia menutup akun mereka.
Dhungel mengakui bahwa kekhawatiran ini harus diperhitungkan saat mengeluarkan arahan. "Kita dapat memperkenalkan ketentuan yang melarang pedagang emas untuk berbagi informasi pribadi dengan pihak lain," katanya.IRD juga mengadakan diskusi dengan para pemangku kepentingan termasuk pedagang emas pada draft awal. Ramesh Maharjan, Presiden Federasi Asosiasi Emas Perak Nepal dan Perhiasan, mengatakan kepada Kathmandu Post bahwa mereka siap bekerja sama dengan pemerintah dalam mengimplementasikan
aturan KYC.

"Kami telah menyarankan agar pemerintah memperkenalkan arahan yang praktis dan mudah dipatuhi," ujarnya. "Seharusnya tidak ada situasi di mana pelanggan menahan diri dari melakukan bisnis dengan kami karena persyaratan pengiriman informasi pribadi mereka yang terperinci." Dalam sebuah studi yang dilakukan pada 2015, Gugus Tugas Aksi Keuangan, suatu pengawas anti pencucian uang global, mengatakan, emas adalah sarana alternatif bagi penjahat untuk menyimpan atau memindahkan aset mereka. Hal ini sejalan dengan regulator menerapkan anti pencucian uang yang lebih kuat dan melawan langkah-langkah pendanaan teroris untuk melindungi sektor keuangan formal dari penyalahgunaan. (Prazz)

Pemerintah Nepal Perketat Perdagangan Emas

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi