JAKARTA, REQnews - 'Mahkamah Konstitusi (MK) tidak tunduk pada satu kekuatan apapun,&nbsp;MK hanya tunduk kepada konstitusi dan peraturan undang-undang. Walaupun kami diusulkan oleh tiga lembaga yaitu MA, DPR, Presiden, namun setelah kami disumpah, kami hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.' Kalimat itu dilontarkan Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman di sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019, Jumat 14 Juni 2019.
Pernyataan Anwar tersebut langsung dipuji Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi). Menurut ahli hukum tata negara dari Puskapsi, Bayu Dwi Anggono, apa yang dikatakan Anwar di awal persidangan membantah tudingan-tudingan yang mengarah ke MK terkait profesionalisme mereka.
"Pernyataan tersebut membantah tudingan MK bagian dari rezim tertentu secara tunai, cash, tegas pada sidang yang lalu," ujar Bayu di Jakarta, Minggu 16 Juni 2019.
Bayu menambahkan, apa yang disampaikan Anwar juga menghentikan narasi-narasi politik yang berusaha mendelegitimasi MK. Apalagi dirinya melihat perkembangan di media sosial yang mengkritisi sikap ketua MK saat bersalaman dengan Presiden, saat menunduk itu dianggap tunduk di bawah rezim Presiden.
"Ini sekaligus menjadi bagian dari upaya (MK) untuk mengatakan, 'Hei kuasa hukum pemohon, stop narasi-narasi politik, narasi-narasi yang berusaha mendelegitimasi MK, semisal kalau MK nanti tidak mengabulkan permohonan MK, berarti bagian dari rezim'," kata Bayu. (KIY)

Puskapsi: Pernyataan Anwar Usman Hentikan Narasi Politik Prabowo-Sandi yang Delegitimasi MK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi