JAKARTA, REQnews - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) membubarkan Tim Asistensi yang dibentuk oleh Menkopolhukam Wiranto. Mereka beralasan tim ini dibentuk sebagai tim akselerasi makar.
Pembentukan tim diketahui sesuai Surat Keputusan (SK) Nomor 38 Tahun 2019, yang berisi susunan anggota dan tugas Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam itu diterbitkan dan ditandatangani oleh Wiranto pada 8 Mei 2019. Tim Asistensi Hukum sendiri akan berakhir masa kerjanya pada 31 Oktober 2019 mendatang.
"Tim ini semacam tim akselerasi makar ala Indonesia. Kenapa? padahal makar dalam bahasa aslinya harus ada serangan atau percobaan serangan. Tapi akhir-akhir ini makar disalahgunakan, keluar dari rumusan awalnya," ujar Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati di kantornya, Jakarta Pusat, Minggu 16 Juni 2019.
Bahkan dirinya menilai tim asistensi ini bisa menimbulkan carut marut di dunia hukum. Sebab, kepolisian mempunyai beban moral dan psikologis ketika menolak nama terduga pelaku makar yang diajukan oleh tim tersebut.
Selain itu, saat seorang warga dijadikan tersangka oleh kepolisian, maka dia bisa mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangkanya. "Tapi kalau yang menetapkan tersangkanya direkomendasikan oleh tim ini, harus ke mana? Tidak ada," ucap dia.
Hal serupa juga diungkapkan Direktur (LBH) Jakarta, Arif Maulana. Dirinya melihat SK pembentukan tim itu sendiri menyimpang dari asas trias politika yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Sebenarnya, kata Arif, tim ini dibentuk untuk membantu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun di dalam tim, Wiranto justru mengumpulkan aparat penegak hukum.
"Ada Polri, Kejaksaan Agung. Artinya Menkopolhukam sebagai eksekutif masuk ke ranah penegakan hukum, yudikatif," ucap Arif.
Maka dari itu, Asfinawati telah memberikan kuasa kepada LBH Jakarta untuk menempuh langkah administrasi untuk mendesak pemerintah membubarkan Tim Asistensi. "Kami akan kirim surat keberatan setelah konferensi pers ini besok, 17 Juni, dan menunggu jawaban dari Menkopolhukam," kata dia.
Jika tak kunjung ada jawaban dari Wiranto, YLBHI dan LBH Jakarta sepakat akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. (RYN)

YLBHI-LBH Jakarta: Bubarkan Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi