JAKARTA, REQnews - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman menyebut Jaksa Agung, ST Burhanuddin terlambat dalam mengambil keputusan untuk memecat Pinangki Sirna Malasari sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Meski begitu, Boyamin tetap mengapresiasi langkah kejaksaan yang telah memberhentikan secara tidak hormat mantan kepala subbagian pemantauan dan evaluasi II Kejaksaan Agung itu pada Jumat 6 Agustus 2021.
"Tapi ini sebenarnya juga terlambat sehingga menjadikan masyarakat menjadi penilaian terhadap Kejaksaan Agung itu masih kurang baik. Mestinya dulu kan bisa dipecat dengan tidak hormat ketika dia datang menemui Djoko Tjandra, menemui buron dan berusaha membantu dengan mengajukan fatwa," ujar Boyamin kepada REQnews.com, Jumat 6 Agustus 2021.
Menurutnya, awal kasus tersebut bergulir pada Agustus 2020 lalu bersamaan dengan itu bisa dilakukan pemecatan. "Itu bisa diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar disiplin hukum berat," kata dia.&nbsp;
Boyamin mengatakan jika dari sebelumnya telah dilakukan pemecatan, proses hukum tersebut tinggal berjalan. "Kemudian tidak perlu sekarang menjadi ramai pemecatan dengan tidak hormat setelah saya ramaikan. Seperti kemarin eksekusi saja juga begitu itu," ujarnya.
Ia pun menyayangkan sikap Kapuspenkum yang pada Kamis 5 Agustus 2021, mengatakan bahwa Pinangki sudah tidak menerima gaji setelah dilakukan penonaktifan pada 2020 lalu.&nbsp;
"Sangat disayangkan kemarin kapuspenkum ngomong tentang gaji sudah tidak ada, hari ini kemudian diralat lagi bahwa memang masih ada tunjangan selama nonaktif 50 persen. Nah, ini kan sesuatu yang kontradiktif," ujar Boyamin.
Koordinator MAKI itu pun berpesan agar pihak Kejaksaan Agung menyampaikan apa adanya terkait dengan kasus yang ada. "Sehingga masyarakat percaya dan kemudian kembali memberikan rasa kepercayaan kepada Kejaksaan Agung," kata dia.&nbsp;
Diketahui, sebelumnya Pinangki Sirna Malasari resmi dipecat secara tidak hormat oleh Jaksa Agung, ST Burhanuddin sejak 6 Agustus 2021. Namun, Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberakan bahwa mantan jaksa itu sempat diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% dari tunjangan.
Fakta tersebut diungkapkan Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam konferensi pers pada Jumat 6 Agustus 2021. Ia menyebut, Pinangki per tanggal 12 Agustus telah dilakukan pemberhentian sementara dan tidak lagi menerima gaji.
"Pinangki selama ini berkedudukan sebagai seorang PNS dan sebagai juga jaksa dan berdasarkan putusan, karena terkait dengan yang bersangkutan pada tanggal 12 Agustus telah dilakukan pemberhentian sementara terhadap Pinangki. Dengan pemberhentian sementara sebagai PNS, otomatis jabatan Pinangki selaku Jaksa juga telah diberhentikan," kata Leonard.
Padahal sebelumnya, ia menyebut bahwa Pinangki sudah tidak menerima gaji. &ldquo;Terkait pemberitaan yang beredar bahwa terpidana Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH. MH. masih menerima gaji, bersama ini kami luruskan materi pemberitaan &ldquo;tidak benar,&rdquo; kata Leonard dalam keterangan resminya pada Kamis 5 Agustus 2021.
Leonard menegaskan jika Pinangki yang telah divonis bersalah dijatuhi hukuman 4 tahun penjara sudah dinonaktifkan sejak September 2020. Sedangkan tunjangan kinerja dan uang makan juga sudah diberhentikan sejak Agustus 2020.

Terlambat Pecat Pinangki, Kepercayaan Masyarakat terhadap Kejaksaan Merosot Tajam

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi