JAKARTA, REQnews - Pasca diangkat menjadi Komisaris di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), Emir Moeis belum juga melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Padahal jika seseorang diangkat dalam jabatan publik, maka terikat kewajiban untuk menyampaikan kembali LHKPN kepada KPK. Oleh karena itu, Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati, mengimbau kepada Emir Moeis agar melaporkan harta kekayaannya kepada lembaga antirasuah tersebut.
Mantan narapidana korupsi, Emir Moeis sendiri diangkat sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM), anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pupuk Indonesia sejak Februari 2021.
Berdasarkan data KPK, menurut Ipi, Emir terakhir kali menyampaikan LHKPN pada 26 Januari 2010 saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI. "Benar. Berdasarkan data pada aplikasi eLHKPN tercatat laporan kekayaan yang disampaikan kepada kami terakhir adalah pada 26 Januari 2010 dalam kapasitas sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014," ujarnya, Jumat, 6 Agustus 2021.
Ipi menyarankan agar setiap pejabat publik mampu memberikan contoh yang baik. Ipi juga menyarankan agar mereka yang menjadi pejabat publik adalah sosok yang bersih dan tak pernah berurusan dengan hukum, apalagi pernah terjerat kasus korupsi.
Selain aspek kompetensi, sambung Ipi, integritas merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki setiap pejabat publik. "Tidak hanya persoalan etis dan kepantasan, tapi saya kira ini juga sejalan dengan semangat bangsa ini untuk memerangi korupsi," kata Ipi.
Diberitakan, pemegang saham PT Pupuk Iskandar Muda menunjuk Izedrik Emir Moeis untuk menduduki jabatan komisaris. Penunjukan ini efektif sejak 18 Februari 2021.
"Sejak tanggal 18 Februari 2021 ditunjuk oleh Pemegang Saham sebagai Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda," seperti dikutip dari situs resmi Pupuk Iskandar Muda yaitu pim.co.id, Kamis, 4 Agustus 2021.
Seperti diketahui, Izedrik Emir Moeis merupakan napi koruptor yang menerima suap terkait proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR.

Sudah Ditunjuk Jadi Komisaris BUMN, Mas Emir Jangan Lupa Lapor LHKPN

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi