JAKARTA, REQnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak agar merespon Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI yang berisi temuan maladministrasi pada proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN.
"Kemarin, KPK sudah merespon LAHP dan nadanya negatif. Maka, presiden sebaiknya juga merespon LAHP dari Ombudsman. Presiden diharapkan tidak hanya diam karena ada beberapa hal atau saran perbaikan yang bisa dilakukan presiden sebagai atasan terlapor (KPK)," ujar Staf Pengajar Sekolah Hukum Jentera, Giri Ahmad Taufik dalam diskusi secara virtual, Jumat 6 Agustus 2021.
Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi. Pertama yaitu dengan mengambil alih kewenangan ihwal pengalihan status 75 Pegawai KPK menjadi pegawai ASN.
Kedua, melakukan pembinaan terhadap Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, Menkumham, serta Menteri PAN-RB tentang perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian berdasarkan asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.
Ketiga, melakukan monitoring terhadap tindakan korektif yang disampaikan kepada BKN untuk menyusun peta jalan manajemen kepegawaian, khususnya ihwal mekanisme, instrumen, dan penyiapan asesor soal pengalihan ASN.
Selanjutnya, Jokowi harus memastikan agar pelaksanaan TWK dalam setiap proses manajemen ASN dilakukan dengan standar yang berlaku.
Sebelumnya, Ombudsman menemukan adanya maladministrasi berlapis-lapis dalam proses TWK. Maladministrasi ditemukan dalam proses pembentukan aturan hingga proses pelaksanaan.
Dari temuan itu, Ombudsman meminta KPK dan BKN melakukan tindakan korektif. Seperti, mengangkat 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK menjadi ASN.
KPK pun menolak menjalankan tindakan korektif atas LAHP Ombudsman itu karena ada 13 poin yang menjadi keberatan lembaga antirasuah.
Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan lembaganya sudah mengirim surat keberatan kepada Ombudsman pada Jumat, 6 Agustus 2021. "Berdasarkan informasi yang kami terima, pagi ini surat keberatan KPK atas LHAP dimaksud sudah diserahkan kepada Ombudsman RI," kata Ali, dalam keterangan tertulisnya.
Salah satu pegawai KPK, Rasamala Aritonang juga mendorong Ombudsman RI segera mengeluarkan rekomendasi karena KPK enggan melaksanakan tindakan korektif pada LAHP Ombudsman.
Rasamala menyebut jika nantinya rekomendasi juga tidak dipatuhi, ia meminta Ombudsman menyampaikan temuan tersebut kepada Presiden dan DPR.
"Sebetulnya tindakan konkret bisa dilakukan Presiden tanpa harus menunggu proses Ombudsman. Menyikapi situasi dan sikap pimpinan KPK, maka sepatutnya Bapak Presiden (Jokowi) dapat melakukan koreksi dan pembinaan terhadap lembaga di bawahnya," kata dia.&nbsp;

Polemik TWK Pegawai KPK, Jokowi Didesak Respon Temuan Ombudsman

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi