JAKARTA, REQnews - Agar kegiatan usaha dan ekonomi tak mati dan tetap bisa berjalan, Sebanyak 21 asosiasi industri pariwisata di Sumatera Selatan meminta kepada pemerintah pusat dan daerah melakukan penyesuaian kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Wakil Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Sumsel Agus, mengatakan kebijakan yang diterapkan terutama dalam PPKM level 4 akhir-akhir ini sangat memberatkan bagi anggotanya karena aturan jam operasional dan usaha tertentu saja seperti pasar swalayan dan toko obat yang diizinkan tetap buka melayani masyarakat.
Menurutnya, aturan yang berjalan saat ini bisa mematikan usaha anggota mereka. "Dengan jam operasional terbatas dan gerai tertentu yang diizinkan buka, berdampak biaya operasional tidak sesuai dengan pendapatan pengelola pusat belanja atau mal," ujar Agus, Minggu, 8 Agustus 2021.
Jika kondisi tersebut berlangsung lebih lama dapat mengakibatkan pengusaha pusat belanja/mal bisa gulung tikar dan menimbulkan pemutusan hubungan kerja (phk) ribuan karyawan perusahaan pengelola mal dan gerai.
Sebelum kondisi buruk tersebut terjadi, sambung Agus, pihaknya sangat mengharapkan ada kebijakan penyesuaian PPKM dengan memberikan kelonggaran aturan tanpa menyampingkan protokol kesehatan antisipasi penularan covid-19.
Sementara Ketua PHRI Sumsel Herlan Aspiudin menambahkan, dampak pandemi covid-19 yang cukup panjang hampir dua tahun, ribuan kayawan hotel dan restoran dirumahkan karena merosotnya jumlah pengguna jasa/pengunjung.
Kondisi sulit ini diperparah dengan adanya kebijakan PPKM darurat dan diperpanjang dengan sebutan level 1-4 yang intinya sama membatasi ruang gerak kegiatan usaha.
Menurut mereka aturan PPKM bisa saja terus diterapkan untuk memutus mata rantai penularan covid-19 namun harus disesuaikan dengan memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha kecil dan besar secara adil agar tetap bersama-sama berusaha seperti biasanya dengan standar protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
Aspirasi ini diharapkan bisa didengar pemerintah pusat dan daerah, sehingga tidak perlu melakukan aksi unjuk rasa untuk menyuarakan jeritan hati pelaku industri pariwisata yang sudah tidak kuat lagi bertahan dampak kebijakan PPKM, ujar Herlan.

Agar Bisnis Tak Mati, 21 Asosiasi Minta Sesuaikan Aturan PPKM

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi