Jika PPKM Diperpanjang, Pengusaha Pastikan Terjadi Gelombang Besar PHK

Minggu, 08 Agustus 2021 – 20:30 WIB

Penyekatan lalu lintas saat pemberlakuan PPKM

Penyekatan lalu lintas saat pemberlakuan PPKM

JAKARTA, REQnews - Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang, mengungkapkan saat ini para pengusaha merasa harap-harap cemas dengan keputusan pemerintah terkait PPKM yang biasanya baru diputuskan pada hari terakhir pemberlakuan kebijakan.

Menurut Sarman, para pengusaha sangat berharap kebijakan ini tidak diperpanjang dan pemerintah memberi kelonggaran, misalnya menurunkan tingkat PPKM menjadi Level 3. Dengan begitu, operasional beberapa sektor usaha bisa dibuka lagi, meski masih terbatas, khususnya di DKI Jakarta.

Namun jika PPKM Level 4 diperpanjang lagi, kata Sarman, sejumlah pengusaha menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) akan menjadi ancaman serius bila kebijakan PPKM Level 4 diperpanjang lagi. Kebijakan PPKM sendiri seharusnya berakhir pada Senin, 9 Agustus 2021.

"Jika PPKM Level 4 masih diperpanjang, ini menjadi ancaman serius bagi pelaku usaha karena daya tahan mereka sudah di ujung tanduk, sehingga sangat berpotensi melakukan PHK atau pilihan pahit lain menutup usaha secara permanen," ujar Sarman, Minggu, 8 Agustus 2021.

Ia menilai kasus Covid-19 di DKI sudah relatif menurun. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan aturan wajib vaksin bagi masyarakat yang ingin mengunjungi pusat perbelanjaan seperti mal dan pelaku usaha di dalamnya.

"Jadi para pengunjung mal semakin aman, nyaman, dan tidak khawatir karena memasuki lokasi di mana para pengunjungnya sudah divaksin. Kami sangat berharap pemerintah melalui Bapak Presiden dapat mempertimbangkan harapan dan aspirasi pelaku usaha, khususnya di DKI Jakarta," ucapnya.

Sependapat, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran Emil Arifin menambahkan, selain ancaman PHK, menurutnya para karyawan pun turut mendapat ancaman penagihan utang karena turunnya pendapatan membuat mereka tak jarang harus meminjam uang ke sana ke mari, termasuk rentenir. Maka dari itu, menurutnya, kebijakan ini kalau bisa dilonggarkan.

Kalau tidak, ia ingin pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai kepada karyawan selama enam bulan. Ia meminta bantuan tidak diberikan dalam bentuk sembako karena uang tunai lebih bermanfaat atas berbagai kebutuhan karyawan. Selain itu, ia juga meminta pemerintah memberikan subsidi sewa tempat dan tagihan jasa serta pembebasan pajak bangunan kepada pengusaha.