JAKARTA, REQnews - Ketua DPN Peradi Otto Hasibuan mengkritik terkait pasal 282 RUU KUHP yang dinilai diskriminatif bagi profesi advokat. Menurutnya, perilaku curang dalam proses hukum hanya mengarah kepada advokat.
"Pasal ini dibuat dengan paradigma yang kurang tepat, karena dengan adanya pasal ini seakan-akan hanya advokat saja yang dapat berlaku curang kepada kliennya, padahal klien juga bisa berlaku curang kepada advokat," ujar Otto dalam keterangannya pada Selasa 10 Agustus 2021.
Otto pun menilai jika pasal tersebut terkesan diskriminatif bagi para pelaku profesi advokat. Karena, perilaku curang terkesan hanya dilakukan oleh advokat.
"Bahwa lebih lanjut Pasal ini terkesan diskriminatif, prejudice dan tendensius, karena ditujukan hanya kepada advokat saja padahal yang berlaku curang itu tidak saja dapat dilakukan oleh advokat, tetapi dapat juga dilakukan oleh penegak hukum yang lain," kata dia.
Menurutnya, jika pasal tersebut tetap dipertahankan maka pasal tidak boleh hanya ditujukan kepada advokat saja. "Tetapi juga ditujukan kepada penegak hukum yang lain yaitu hakim, jaksa, penyidik, panitera termasuk juga klien," katanya.
Ia mengatakan bahwa pasal ini merupakan delik formil, sehingga berbahaya bagi advokat dalam menjalankan tugasnya. Karena, kata dia, ketika mendamaikan klien dengan lawannya, tentu bisa saja terjadi win win atau lose lose.
"Sehingga kalau karena sesuatu hal kliennya menyetujui untuk lose atau mengalah dalam perjanjian, maka hal ini dapat saja dikemudian hari advokat tersebut dengan mudah dilaporkan oleh kliennya dengan tujuan tertentu, sehingga posisi advokat dalam posisi lemah," ujar Otto.
Tetapi di isi lain, pihaknya menyadari bila ada advokat curang tentu perlu mendapatkan sanksi. Namun, menurutnya penerapan pasal tersebut dinilai kurang tepat.
"Pasal ini dibuat dengan paradigma yang kurang tepat, karena dengan adanya pasal ini seakan-akan hanya advokat saja yang dapat berlaku curang kepada kliennya, padahal klien juga bisa berlaku curang kepada advokat," katanya.
Adapun Pasal 282 RUU KUHP tersebut berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara curang :
A. Mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien, padahal mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak kliennya; atau
B. Mempengaruhi panitera, panitera pengganti, juru sita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut hukum, atau hakim dalam perkara, dengan atau tanpa imbalan.

Pasal RUU KUHP Dinilai Diskriminatif Bagi Profesi Advokat? Ini Kata Peradi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi