Luhut Hapus Indikator Kematian Covid dalam Penilaian PPKM, Untuk Tutupi Buruknya Penanganan Pandemi?
JAKARTA, REQnews - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Alasannya, indikator kematian itu menimbulkan distorsi dalam penilaian karena adanya pemasukan data yang tidak diperbarui. Dari penilaian ini, pemerintah menetapkan ada 26 kabupaten/kota yang turun status dari PPKM level 4 menjadi level 3.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Sukamta menegaskan, keputusan Luhut mengeluarkan angka kasus kematian dari indikator penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah berbahaya, apalagi dengan alasan masalah input data.
"Jika selama ini Pak Luhut menyatakan kebijakan penanganan Covid-19 sudah berdasar masukan para ahli, apakah mengeluarkan angka kasus kematian juga saran dari para ahli? Saya ragu," katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 11 Agustus 2021.
Menurut Sukamta, alasan masalah input data angka kasus kematian hanya sekadar dalih pemerintah menutupi buruknya penanganan pandemi. "Saya pikir ini hanya akal-akalan pemerintah untuk menutupi sengkarut manajemen data Covid-19 dari pusat hingga daerah," kritiknya.
Ia menganalisis, pemerintah seperti sudah tidak sabar untuk menurunkan level PPKM karena tuntutan kepentingan ekonomi. Hal itu lantas dilakukan dengan menghapus angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 di Indonesia.
Padahal, kata Sukamta, beberapa ahli epidemiologi sudah mengingatkan kecerobohan pemerintah dalam penanganan Covid bisa mengarah kepada pandemic trap atau situasi pandemi yang tidak berkesudahan.
"Jika ini terjadi, tidak hanya berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia, Indonesia juga akan semakin terpuruk ekonominya," tegasnya.
Di sisi lain, Sukamta juga khawatir dikeluarkannya angka kasus kematian dari indikator penanganan Covid-19 merupakan cerminan ada sebagian pejabat pemerintah yang mempunyai pikiran tidak percaya dengan Covid-19 atau sebagai konspirasi.
"Jangan-jangan masih ada pejabat pemerintah yang juga tidak percaya Covid. Yang punya pikiran seperti ini mestinya jangan masuk dalam Gugus Tugas Covid, karena akan merusak kerja penanganan pandemi," tandasnya.

Luhut Hapus Indikator Kematian Covid dalam Penilaian PPKM, Untuk Tutupi Buruknya Penanganan Pandemi?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi