JAKARTA, REQnews -&nbsp;
KPK mulai turun tangan menanggapi polemik terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pulau reklamasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun KPK masih belum mau terlalu jauh merespons masalah tersebut karena belum adanya laporan yang masuk.
"Kami kira tidak tepat KPK merespons terlalu jauh arena pengaduan belum ada atau informasi yang spesifik belum diterima," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, 17 Juni 2019.
Namun, jika ada indikasi korupsi, KPK minta agar dilaporkan ke KPK agar dilakukan pengecekan apakah benar-benar indikasi tersebut ada atau tidak.
KPK juga meminta agar DPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan ketat terkait terbitnya IMB tersebut. Febri berkata proses pengawasan bisa dilakukan banyak pihak, apalagi DPRD yang memiliki fungsi itu.&nbsp;
"Silakan jika memang DPRD menilai ada kejanggalan di sana, bukan domain KPK kalau hanya kejanggalan awal. Silakan proses pengawasan dilakukam," kata Febri.
"Tapi kalau memang ada dugaan tindak pidana korupsi untuk apa pun juga, jadi tidak spesifik soal ini saja, kalau memang ada dugaan tindak pidana korupsi, ada mekanisme pelaporan yang bisa dilakukan. Meskipun ketika itu diproses di sini akan dilihat terlebih dulu apakah memang ada indikasi korupsi atau tidak ada indikasi korupsi. Ini proses standar," kata Febri menambahkan.
KPK pernah menangani kasus korupsi terkait reklamasi yang menjerat eks anggota DPRD DKI M Sanusi. Kini Sanusi dihukum 7 tahun penjara karena terbukti menerima Rp 2 miliar dari mantan bos PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.
Duit itu berkaitan dengan pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta di Baleg Daerah DPRD DKI. Selain itu, Sanusi dijerat dengan pasal pencucian uang.
Sanusi diyakini mendapat 'modal' Rp 45,28 miliar dari rekanan Dinas Tata Air DKI Jakarta. Namun hukuman Sanusi diperberat setelah mengajukan banding menjadi 10 tahun penjara.
KPK juga sempat melakukan pemeriksaan untuk penyelidikan kasus reklamasi setelah perkara Sanusi berkekuatan hukum tetap. Setidaknya KPK pernah memeriksa Sekda DKI Saefullah hingga eks Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati pada 2017.
IMB di pulau reklamasi terbit pada tahun ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan terbitnya IMB ini sesuai dengan prosedur. Dia juga menyebut reklamasi di Teluk Jakarta tetap diberhentikan.

KPK Mulai Turun Tangan Soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi