IFBC Banner

Makin Seru! Kuasa Hukum Rizieq Shihab Bikin Surat Aduan ke Komisi Yudisial

Jumat, 13 Agustus 2021 – 08:20 WIB

Tim kuasa hukum Rizieq Shihab menggelar jumpa pers terkait penetapan penahanan kembali kliennya oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di Matraman, Jakarta, Kamis, 11 Agustus 2021. (Foto: ANTARA/Yogi Rachman)

Tim kuasa hukum Rizieq Shihab menggelar jumpa pers terkait penetapan penahanan kembali kliennya oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di Matraman, Jakarta, Kamis, 11 Agustus 2021. (Foto: ANTARA/Yogi Rachman)

JAKARTA, REQnews - Tim kuasa hukum Rizieq Shihab diketahui akan membuat surat aduan ke Komisi Yudisial lantaran penahanan kembali kliennyat berdasarkan penetapan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

IFBC Banner


"Kami akan protes. Ada pelanggaran administrasi. Kami akan adukan ke Komisi Yudisial, kemudian kita akan kirimkan surat hari ini berangsur-angsur hingga Senin ke Ketua Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung," ujar Kuasa Hukum Rizieq Shihab, Aziz Yanuar di Matraman, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Agustus 2021.

Aziz Yanuar mengatakan, tim kuasa hukum akan melayangkan surat ke Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) atas penahanan kembali Rizieq Shihab. Menurut dia, penetapan penahanan kembali kliennya tidak sesuai prosedur hukum berlaku, lantaran masa penahanan untuk kasus Petamburan dan Megamendung sudah berakhir pada 8 Agustus 2021.

"Artinya pada Senin, 9 Agustus 2021, sudah dibebaskan demi hukum. Akan tetapi kami sangat kaget, ternyata responnya dari Pengadilan Tinggi bukan mengakomodir, menjelaskan secara gamblang dasar hukumnya, tapi kami malah direspon dengan penahanan pada penetapan kasus baru yaitu RS UMMI yang fatalnya majelis hakimnya belum terbentuk pada saat itu," ucap Aziz Yanuar.

Aziz dan tim kuasa hukum mempermasalahkan penetapan penahanan kembali Rizieq Shihab bukan melalui keputusan Majelis Hakim dalam persidangan melainkan berdasarkan surat yang dikeluarkan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

"Hari Senin, 9 Agustus 2021, kita baru mengirimkan memori banding untuk kasus RS UMMI. Jadi, memang majelis hakim belum terbentuk. Sedangkan menurut ketentuan dalam hukum KUHAP baik pasal 27 dan sebagainya itu sudah jelas bahwa penetapan itu ditetapkan oleh majelis hakim dan pada saat sidang," kata Aziz.

Untuk informasi, masa penahanan Rizieq Shihab diperpanjang selama sebulan berdasarkan penetapan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 1831/Pen.Pid/2021/PT. DKI tanggal 05 Agustus 2021 tentang penahanan pada tingkat banding dalam perkara RS UMMI dengan Nomor Perkara: 225/Pid.Sus//2021/PN. Jkt.Tim atas nama Habib Rizieq Shihab.

Mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu dijadwalkan bebas pada 9 Agustus 2021. Namun, harus menjalani penahanan untuk kasus tes usap palsu RS UMMI Bogor hingga 7 September 2021.

Rizieq Shihab mulai ditahan pada 12 Desember 2020 atas perkara kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Ia kemudian dijerat juga dengan perkara tes usap palsu RS UMMI Bogor.

Untuk perkara RS UMMI, Rizieq tidak ditahan karena telah ditahan untuk perkara sebelumnya, yaitu soal kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Ia divonis delapan bulan penjara pada 27 Mei 2021 untuk perkara kerumunan Petamburan. 

Sementara itu, untuk kasus kerumunan di Megamendung, Rizieq divonis denda Rp20 juta subsider lima bulan kurungan pada 27 Mei 2021.

Untuk perkara tes usap palsu RS UMMI Bogor, Rizieq divonis empat tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa selama enam tahun.