JAKARTA, REQnews -&nbsp;Komnas HAM berencana menemui Presiden Joko Widodo pekan depan, untuk menyerahkan rekomendasi terkait penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Minggu depan akan kami sampaikan, ini lagi cari waktu bertemu langsung," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, seperti dikuti dari&nbsp;Merdeka, Rabu 18 Agustus 2021.
Rekomendasi itu terkait dengan temuan 11 indikasi pelanggaran HAM dalam proses asesmen TWK alih status ASN para pegawai KPK.
Selain menyerahkan rekomendasi, Komnas HAM juga meminta&nbsp;Jokowi&nbsp;untuk mengambil alih proses penyelenggaraan asesmen TWK pegawai KPK.
"Untuk mengambil alih seluruh proses penyelenggaraan asesmen TWK pegawai KPK. Ini merujuk pada UU, yakni selain presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi juga adalah pejabat pembina kepegawaian tertinggi,"&nbsp;ujar Damanik.
Selain itu, Komnas HAM juga bakal meminta Jokowi melakukan mekanisme pemulihan status pegawai KPK, yang sebelumnya ada beberapa tidak memenuhi syarat TWK.
"Untuk dapat diangkat untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN KPK yang dapat dimaknai sebagai upaya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik," kata dia.
Hal itu juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU/XVII/2019 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pengalihan status pegawai KPK tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apa pun di luar desain yang telah ditentukan tersebut.
Terakhir, Komnas HAM meminta agar ada pemulihan nama baik pegawai KPK yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam proses asesmen TWK.&nbsp;

Komnas HAM ke Jokowi Pekan Depan soal KPK, Firli Bahuri Siap Gemetaran?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi