JAKARTA, REQnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, tingkat kepatuhan penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menurun drastis pada 2021. Lembaga antirasuah tersebut mencatat, baru 55 persen anggota DPR yang melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, memastikan catatan yang diberikan KPK akan ditindaklajuti pimpinan DPR. Hanya saja, Dasco tidak bisa memastikan kapan tenggat waktu pelaporan LHKPN yang akan disarankan pimpinan DPR kepada wakil rakyat lainnya. "Sebenarnya soal kepatuhan itu kan soal orang per orang. Kita kan tidak boleh kasih tenggat waktu, karena kan itu hak mereka. (Tapi) kita akan imbau supaya secepat mungkin melaporkan," katanya, Kamis, 19 Agustus 2021.

Dasco Ahmad juga meminta publik memahami soal lapor LHKPN membutuhkan waktu lebih di masa pandemi saat ini. "Memang masa pandemi ini kita harus maklumi bahwa aktivitas anggota DPR juga terbatas. Mengumpulkan data dan lain-lain mungkin juga menjadi kelewat," ujarnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Pelaksana tugas (Plt) Jurubicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengimbau anggota DPR yang belum melaporkan harta kekayaannya, untuk segera memenuhi kewajibannya. "Sebagai salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi, KPK meminta PN untuk mengisi LHKPN-nya secara jujur, benar dan lengkap," kata Ipi.