JAKARTA, REQnews -&nbsp;Wacana amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 kembali mencuat ke publik belakangan ini.
Menanggapi wacana tersebut, pakar Hukum Tata Negara Asep Warlan mengatakan, saat ini Indonesia belum perlu melakukan amandemen UUD 1945 karena tiga alasan.
Pertama, menurut Asep tidak ada kondisi darurat yang mengharuskan konstitusi diamandemen.
&ldquo;Apa urgensinya memang belum ada urgensi yang sangat tinggi. Kan ada derajat normal, ada derajat tinggi, ada derajat mendesak. Bahkan ujung-ujungnya ada dalam keadaan darurat. Kalau darurat, tidaklah. Mendesak pun memang dipertanyakan. Itu juga dipertanyakan orang apa sih urgensinya kita harus mengubah undang-undang dasar,&rdquo; kata Asep, Jumat 20 Agustus 2021.\
Lagipula, menurutnya, pemilihan waktu untuk mengamandemen UUD 1945 saat ini tidak tepat, karena kondisi ekonomi dan kesehatan rakyat serta negara sedang ambruk karena pandemi Covid-19.
Alasan kedua, Asep melihat tidak adanya jaminan bahwa amandemen akan fokus, dan tak melebar serta meluas kemana-mana. Apalagi, tengah hangat dibahas soal wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
&ldquo;Jangan-jangan ini pintu masuk mereka untuk nanti melebar juga ke sana. kan tidak ada jaminan kita makan bersama hari ini besok jadi lawan dalam politik mah. Jadi hari ini mengatakan bahwa ini yang diubah itu TAP MPR, besok lusa di MPR berubah sekalian saja dengan masa jabatan presiden jadi 3 periode, bisa jadi melebar,&rdquo; ujar Asep.
Selanjutnya, alasan ketiga adalah, amandemen UUD 1945 bisa saja melemahkan sistem presidensial di Indonesia.
Wacana pembahasan amandemen UUD 1945 yang memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dinilai akan melemahkan posisi presiden karena adanya haluan negara yang ditetapkan di pundak presiden tapi dikontrol ketat oleh parlemen.
&ldquo;Kalau dia masih tidak berubah strukturnya, bisa menjadi melemahkan presidensial. Hal ini bisa melemahkan sisi presidensial atau paling tidak akan mengubah kriteria karateristik presidensial yang kita anut dalam Undang-undang Dasar," kata dia.

Ini 3 Alasan Amandemen UUD 1945 Tak Perlu Dilakukan Menurut Pakar

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi