JAKARTA, REQnews - Kelompok organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus, menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi gagal dalam menanggulangi dan mengendalikan pandemi Covid-19.
Kelompok organisasi kemahasiswaan Cipayung Plus tersebut terdiri dari PB HMI, PB PMII, PP GMKI, PP PMKRI, PP HIKMABUDHI, PP KMHDI, DPP IMM, PP KAMMI, PP HIMA PERSIS, PP PII dan EN LMND.
"Cipayung Plus yang terdiri dari 11 organisasi menyuarakan sikap, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo gagal dalam penanggulangan wabah Covid-19, bersama dampak yang datang mengiringinya, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, politik maupun pemerintahan," kata Ketua Umum PP GMKI Jefri Gultom, mewakili Cipayung Plus saat jumpa pers di Gedung Juang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 20 Agustus 2021.
Mereka pun menyampaikan 14 tuntutan terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Antara lain, Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Indonesia Maju. Presiden juga wajib melakukan evaluasi terhadap kebijakan ekonomi, kesehatan, pendidikan, hukum dan tata kelola pemerintahan terutama dalam penanganan pandemi Covid-19
Pemerintah juga diminta membuat roadmap penanganan Covid-19 berlandaskan pada Undang-undang kekarantinaan Kesehatan. Selain itu, presiden didesak segera mengambil alih dan memimpin langsung penanganan Covid-19, serta melakukan reformasi Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dengan melibatkan pakar dan ahli sesuai bidangnya, bukan malah memberikan porsi yang besar kepada politisi dan pebisnis yang sangat rentan konflik kepentingan.
Tim Khusus komunikasi penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional juga didesak segera dibentuk, agar komunikasi pemerintah terpusat dan efektif. Pemerintah juga harus segera memperbaiki data penerima, mekanisme penyaluran bantuan sosial dan kualitas bantuan sosial
Cipayung plus juga meminta agar pemerintah segera menggratiskan biaya test Covid-19, obat-obatan, vitamin, oksigen serta mempercepat vaksinasi di kelompok rentan, pelajar, mahasiswa, dan pesantren dan menjamin ketersediaannya. Melakukan evaluasi dan perbaiki Sistem Pendidikan dan Bebaskan Mahasiswa dari Beban Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Pembiayaan Kuliah
Hentikan segala bentuk tindakan kekerasan terhadap aktivis dan semua elemen rakyat yang menyuarakan aspirasi. Pemerintah harus menjamin kesejahteraan kaum tani, klas buruh, seniman, koperasi, UMKM, dan kelompok usaha informal lainnya.
Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama lembaga penegak hukum lainnya untuk segera melakukan audit dan mentransparansikan anggaran penanganan covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional. Mendesak komisi pemberantasan korupsi (KPK) bersama lembaga penegak hukum lainnya untuk tidak tebang pilih dalam penanganan korupsi serta memberikan hukuman berat bagi pejabat pelaku korupsi.
Mengimbau kepada seluruh kader dan anggota organisasi yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus untuk bersama sama melakukan pengawalan atas kinerja pemerinah dalam penanganan covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional. Yang terakhir, bersama-sama melakukan kerja-kerja gerakan sosial kemanusiaan, selama tidak merugikan masyarakat, organisasi, dan Negara.

Nyatakan Jokowi Gagal Atasi Pandemi Covid, Organisasi Pergerakan Mahasiswa Sampaikan 14 Tuntutan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi