JAKARTA, REQnews -&nbsp;Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD menyarankan agar pemerintah yang baru setelah presiden pemenang Pilpres 2019 dilantik nanti memberikan porsi jabatan bagi kelompok oposisi dalam kabinet.
Menurut Mahfud, langkah itu harus dilihat sebagai upaya rekonsiliasi usai Pilpres 2019 yang sarat tensi tinggi antara kubu Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga.&nbsp;
"Win win solution itu upaya rekonsiliasi. Kekuasaan harus dibagi, jangan diambil sendiri oleh pemenang," kata Mahfud MD di Jakarta, Rabu 19 Juni 2019.
Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) tersebut menegaskan bahwa pemerintah sudah seharusnya mengedepankan keadilan saat berkuasa. Memasukkan oposisi ke dalam pemerintahan adalah bentuk nyata bahwa negara tidak diokupansi oleh satu kubu saja.
Mahfud juga menekankan bahwa keseimbangan antara kubu pendukung pemerintah dan oposisi adalah hal yang penting diwujudkan. Kehadiran dua kubu dapat menjadi penyeimbang pembangunan, meskipun kubu pro pemerintah lebih banyak jumlahnya dari oposisi.
"Penentunya adalah presiden. Penting agar tetap proporsional, karena ini sistem presidensil. Meskipun saling rangkul dan rekonsiliasi itu keputusan akhirnya ada di presiden," ujar Mahfud.

Mahfud: Presiden Terpilih Harus Bagi Jatah untuk Oposisi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi