JAKARTA, REQnews - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah akan menerapkan program vaksinasi covid-19 skema mandiri atau berbayar tahun depan.
Namun, rencana program tersebut diberlakukan hanya untuk warga yang mampu. Meski demikian, vaksinasi secara gratis tetap diberikan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Upaya percepatan vaksinasi dilakukan melalui pelaksanaan program vaksinasi yang dibiayai oleh APBN. Juga untuk tahun depan, ada skema vaksinasi mandiri pada kelompok masyarakat yang mampu," kata Sri Mulyani, saat Rapat Paripurna DPR ke-3 Masa Persidangan I 2021-2022, Selasa, 24 Agustus 2021.
Menurutnya, kedua opsi itu diberikan untuk mengejar target kekebalan komunal (herd immunity). Per Juni lalu, ia mengklaim pemerintah sudah berhasi mencapai realisasi vaksinasi 1 juta dosis per hari. Hal itu disertai dengan upaya pemerintah menjaga ketersediaan stok dan harga vaksin di dalam negeri.
"Pemerintah telah meminta agar seluruh pelibatan pemda, personil TNI, Polri, dan yang dikoordinasikan oleh BKKBN untuk mengakselerasi seluruh vaksinasi," ujarnya.
Sebenarnya, vaksinasi covid-19 berbayar sempat akan diberlakukan tahun ini lewat program vaksinasi gotong royong. Namun, rencana itu batal setelah menuai pro dan kontra di masyarakat.
"Presiden telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semua dibatalkan dan dicabut sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Juli lalu.
&nbsp;

Tahun Depan Warga Mampu jika Ingin Vaksin Harus Bayar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi