JAKARTA, REQnews - Meskipun utang di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terus meningkat, namun menurut politisi sekaligus mantan Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, hal itu tak perlu dipermasalahkan.
Dikatakan Arief, selama utang itu digunakan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia maka dia meminta agar rakyat bisa membayar tagihan tersebut dengan disiplin membayar pajak.
&ldquo;Karna utang yang diambil Presiden Jokowi rakyat yang menikmati dari pengunaan utang, maka rakyat harus membayar dengan disiplin bayar pajak. Kalau ada masih ada pendapatannya untuk belanja dan bayar pajak PBB,&rdquo; ujar Arief, Jumat, 26 Agustus 2021.
Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini, setuju dengan langkah Badan Pemeriksa Keuangan yang mengingatkan pemerintah mengenai peningkatan utang selama masa pandemi Covid-19.
Apalagi, Didik mengatakan utang yang menjadi tanggungan pemerintah bukan hanya utang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sebesar Rp 6.527 triliun. Namun, juga utang Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp 2.143 triliun.
&ldquo;Utang BUMN keuangan sebesar Rp 1053,18 triliun dan BUMN non-keuangan sebesar Rp 1089,96 triliun. Jadi, total utang pemerintah pada masa Jokowi sekarang sebesar Rp 8.670 triliun,&rdquo; kata Didik dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Juni 2021.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti BUMN yang diminta dan dibebani tugas untuk pembangunan infrastruktur. Pasalnya, kalau gagal bayar atau bangkrut, maka bebannya harus ditanggung APBN sehingga menjadi bagian dari utang pemerintah.
&ldquo;Warisan utang Presiden Jokowi kepada presiden berikutnya bisa lebih Rp 10 ribu triliun,&rdquo; imbuhnya.

Arief Poyuono Minta Masyarakat Ikut Bayar Utang Pemerintah Lewat Pajak

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi