Jakarta, REQnews - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun turut menomentari somasi yang diberikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kepada Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti&nbsp;soal dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang emas di Intan Jaya, Papua.
Menurut dia, Luhut sebagai seorang pejabat publik tidak perlu melakukan somasi, melainkan cukup mengklarifikasi tuduhan tersebut jika merasa benar.
"Saya selalu berpatokan kalau anda sebagai pejabat publik mendapatkan berita yang tidak benar, kalau lurus ya tinggal klarifikasi saja bahwa itu tidak benar," ucap Refly di kanal YouTube Refly Harun, Minggu, 29 Agustus 2021.
Refly mengatakan, jika pejabat publik sudah melakukan somasi, dikhawatirkan masyarakat akan semakin tidak mempunyai ruang untuk mengontrol kekuasaan.
"Tapi kalau sudah main somasi dan lain sebagainya, wah berat kita ya. Lama-lama rakyat tidak punya ruang lagi untuk mengontrol kekuasaan karena apa-apa disomasi," ujar dia.
Ketika pejabat publik menggugat masyarakatnya, kata Refly, maka akan terjadi posisi yang tidak seimbang. Menurut dia,&nbsp;kepolisian akan bingung ketika ada laporan dari seorang pejabat publik setingkat Menko dan jenderal.
"Kalau anda pejabat, anda menggugat, ada unequal position (posisi yang tidak seimbang). Sebenarnya, karena kalau kita ngadu ke polisi, sementara kita seorang Menteri Koordinator, nanti polisinya yang bingung. Karena polisi yang menerima laporan itu biasanya tidak mungkin kan tingkatnya jenderal, pasti tingkatnya kombes ke bawah," ucap Refly Harun.
Sebelumnya, Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti mengungkapkan keterlibatan PT Toba Sejahtera yang sahamnya dimiliki oleh Luhut Binsar Pandjaitan dalam bisnis tambang emas di Papua.
Hal itu diungkapkan Fatia kepada Haris dalam sebuah video yang berjudul 'Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya! Jenderal BIN Juga Ada! NgeHAMtam,' pada Jumat, 20 Agustus 2021 lalu.
"Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita, namanya Luhut Binsar Pandjaitan. Jadi, Luhut bisa dibilang bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini," kata Fatia&nbsp;di kanal YouTube Haris Azhar, Minggu, 29 Agustus 2021.

Luhut Pandjaitan Somasi Haris Azhar, Refly Harun: Rakyat Tak Punya Ruang Mengontrol Kekuasaan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi