JAKARTA, REQnews - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakilnya, Josef Nae Soi terlihat menyelenggarakan acara pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama para kepala daerah atau perwakilan se-NTT di Pulau Semau, Kupang, pada Jumat lalu, 27 Agustus 2021.
Kerumunan orang di tengah penyebaran Covid-19 tersebut terdokumentasi dalam bentuk foto dan video yang kemudian beredar luas di masyarakat melalui jejaring media sosial. Terkait hal itu, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menegur para pejabat di NTT termasuk Viktor Bungtilu Laiskodat karena menyelenggarakan acara yang menimbulkan kerumunan.
Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan, bahwa aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Leveling berlaku untuk siapa pun tanpa mengenal jabatan.
"Mohon agar setiap daerah khususnya pemimpin daerah sebagai regulator mampu betul-betul memperhatikan detil-detil peraturan ini demi keselamatan dan kesehatan bersama agar dapat diterapkan dengan baik di lapangan oleh seluruh pihak tanpa terkecuali," kata Wiku, Senin, 30 Agustus 2021.
Dia juga menegaskan, bahwa Kabupaten Kupang, tempat diselenggarakannya acara pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-provinsi itu, termasuk dalam daerah PPKM Level 4. "Jika kita mengacu kepada Inmendagri terakhir diketahui bahwa Kupang masuk ke daerah level 4," ucapnya.
Wiku menyebut, bahwa kegiatan sosial semacam ini ditetapkan dengan membatasi kapasitas pengunjung sebesar 25 persen saja, dengan memanfaatkan sistem skrining dari Pedulilindungi, dan pelaksanaannya harus disertai dengan penerapan protokol kesehatan ketat.
Sementara pada peristiwa lainnya, Habib Rizieq Shihab (HRS) harus menjalani hukuman penjara dalam kasus kerumunan Megamendung, Kabupaten Bogor dan kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.
Habib Rizieq mulanya tiba dari Mekah ke Indonesia pada Selasa 10 November 2020. Kala itu, massa berkumpul di kawasan Bandara Soekarno-Hatta untuk menyambut kedatangan Habib Rizieq.
Acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan akad nikah putri Habib Rizieq Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat, juga disebut menimbulkan kerumunan massa karena dihadiri masyarakat. Polisi segera bertindak terkait kerumunan tersebut dengan melakukan penyelidikan kepada pihak-pihak terkait acara tersebut.
Selanjutnya, 29 November 2020, Polda Metro Jaya antar surat panggilan untuk HRS, ke alamat kediaman Petamburan Jakpus, agar hadir tanggal 1 Desember. Namun, HRS tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya lantaran masih dalam kondisi kelelahan.
Pada 2 Desember 2020, polisi kembali memanggil HRS untuk kedua kalinya, agar hadir di Polda Metro Jaya pada 7 Desember 2020. HRS minta maaf karena telah menimbulkan kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta pada saat kepulangannya, 10 November.
Kasus dugaan kerumunan di Petamburan terus diusut. Pada 10 Desember 2020, HRS resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan oleh Polda Metro Jaya. Ada pula lima orang lainnya yang menjadi tersangka dalam kasus yang sama. Habib Rizieq disangkakan melanggar Pasal 160 dan 216 KUHP.
Selang seminggu lebih menjadi tersangka kerumunan di Petamburan, HRS juga ditetapkan menjadi tersangka kasus kerumunan di Jawa Barat. Awalnya kerumunan di Megamendung ini terjadi saat HRS mengunjungi Markaz Syariah Agrokultural, Bogor. Saat itu massa ramai-ramai menyambut kedatangan HRS.
Bareskrim Polri kemudian menetapkan HRS sebagai tersangka. Penetapan Habib Rizieq sebagai tersangka tersebut berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan Polda Jabar pada Kamis, 17 Desember 2020.

Beda dengan HRS Hingga Dipenjara, Kerumunan Pesta Pejabat NTT Satgas Cuma Tegur Viktor Laiskodat

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi