JAKARTA, REQnews -&nbsp;Sepanjang lima tahun terakhir, yakni 2016 hingga 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat ada tujuh kasus jual beli jabatan yang melibatkan kepala daerah.
Plt Jubir KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, jual beli jabatan adalah modus korupsi yang cukup populer di kalangan kepala daerah.
"KPK mencatat kasus jual beli jabatan di lingkungan pemda sejak 2016 hingga 2021 ini telah melibatkan tujuh bupati, yaitu Klaten, Nganjuk, Cirebon, Kudus, Jombang, Tanjungbalai, dan terakhir Probolinggo," kata&nbsp;Ipi, Rabu 1 September 2021.
Ia merinci, tujuh kepala daerah tersebut adalah Bupati Klaten Sri Hartini, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Bupati Kudus Muhammad Tamzil, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari.&nbsp;
"Terus berulangnya kasus korupsi terkait pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah, KPK mengingatkan kepada para kepala daerah agar menjauhi potensi benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahannya," ujar Ipi menambahkan.
Selain jual beli jabatan, Ipi mengakui bahwa ada sektor lain yang sudah diidentifikasi rentan terjadinya korupsi, di antaranya seperti terkait belanja daerah, khususnya pengadaan barang dan jasa.
&nbsp;

Catat Ya, Ini Daftar 7 Kepala Daerah yang Terjerat Kasus Jual Beli Jabatan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi