JAKARTA, REQnews - Nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga disalahgunakan oleh warganet untuk mengakses&nbsp;kartu vaksin di aplikasi PeduliLindungi.
Merespon hal itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun mengancam pidana bagi siapa saja yang menggunakan NIK orang lain.
Diketahui, NIK Jokowi bisa dengan mudah diakses salah satunya&nbsp;melalui situs KPU, yang saat itu&nbsp;untuk kepentingan administrasi dalam Pemilihan Presiden.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh mengimbau masyarakat tidak menyalahgunakan NIK orang lain. Karena, dalam NIK tercantum&nbsp;kerahasiaan data pribadi setiap warga negara.
"Ini bukan kebocoran NIK, tetapi menggunakan data orang lain untuk mendapatkan data informasi orang lain. Ada sanksi pidananya untuk hal seperti ini," ucap Zudan kepada wartawan pada Jumat 3 September 2021.
Ia pun menyebutkan Pasal 95 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mengatur penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp 25 juta bagi orang yang tanpa hak mengakses data kependudukan.
Selain itu, ia juga menyinggung Pasal 95A undang-undang itu mengatur hukuman yang sama bagi orang yang menyebarkan data kependudukan.
Dirjen Dukcapil itu pun menyarankan perbaikan pada aplikasi PeduliLindungi agar sistem perlindungan data pada aplikasi tersebut diperketat.
"Saran saya untuk PeduliLindungi perlu two factors authentication. Tidak dengan NIK saja, bisa dengan biometrik atau tanda tangan digital," kata dia.
Diketahui, sebelumnya di media sosial viral&nbsp;kebocoran NIK Presiden Jokowi yang dapat diakses dengan mudah lewat situs Komisi Pemilihan Umum.
Bahkan, beberapa warganet&nbsp;menggunakan NIK Jokowi untuk mengakses aplikasi PeduliLindungi serta mengunggah kartu vaksin yang berisi data pribadi.
&nbsp;

Sertifikat Vaksin-NIK Jokowi Bocor, Kemendagri Ingatkan Ancaman Pidana

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi