JAKARTA, REQNews - Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler ditolak oleh Sejumlah organisasi pendidikan yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan.
Aturan Mendikbudristek Nadiem Makarim soal syarat penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler dianggap menimbulkan diskriminasi.
Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan menolak pasal 3 ayat 2 huruf d yang menyebutkan, "memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir".
&ldquo;Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan menyatakan menolak Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler,&rdquo; bunyi Pernyataan Sikap yang ditandatangani enam lembaga lintas organisasi tersebut, Dikutip Jumat 3 Septermber 2021.
Peryataan Sikap Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan ditandatangani oleh Majelis Dikdasmen PP Muhmamadiyah Dr. Sungkowo Mudjiamano,M.Si, LP Ma&rsquo;arif PBNU Z. Arifin Junaidi, PB PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd, Taman Siswa Ki. Prof. Drs. H. Pardimin, M.Pd, Ph.D, dan Majelis Nasional Pendidikan Katolik Dr. Vinsensius Darmin Mbula, OFM.
Selain itu, Organisasi Penyelenggara Pendidikan juga mendesak Mendikbudristek menghapus ketentuan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler. Serta mempertegas kebijakan Pendidikan Nasional yang berlandaskan filosofi kebudayaan Indonesia dan menjauhkan praktik diskriminasi serta sesuai dengan ketentuan utama Pendidikan Nasional, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2).
Pendidikan merupakan tulang punggung untuk mengukir masa depan bangsa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kontribusi dan partisipasi berbagai pihak dalam mewujudkan cita-cita mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa senantiasa harus diupayakan secara optimal. Pemerintah semestinya membiayai pendidikan seluruh peserta didik sebab hal itu menjadi hak konstitusional warga negara.

Tolak Aturan Nadiem Soal Syarat Penerima BOS, NU-Muhammadiyah Protes Pasal Ini

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi