JAKARTA, REQnews - Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha menegaskan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah seharusnya tidak bersifat diskriminatif, karena setiap orang termasuk masyarakat biasa memiliki hak dan kewajiban yang sama di Indonesia.
Hal itu dia ungkapkan mengkritik langkah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang hanya menutup data pejabat dalam aplikasi PeduliLindungi usai sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo beredar di media sosial. "Aturan itu tidak boleh diskriminatif. Enggak bisa Menkes hanya batasi pejabat negara. Apa bedanya dengan rakyat? Kan di negeri ini orang memiliki hak dan kewajiban yang sama," katanya, Jumat, 3 September 2021.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu pun meminta Budi untuk bertanggung jawab atas peristiwa kebocoran data yang telah terjadi. "Ini kan menyangkut pemilik data dengan pengguna data. Data itu yang bocor, Menkes seharusnya bertanggung jawab terhadap bocornya itu," ujarnya.
Di sisi lain, Tamliha mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate untuk segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Menurutnya, rancangan regulasi itu penting untuk segera diselesaikan untuk menutup celah penyalahgunaan data yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
"Kita juga desak Menkominfo menyelesaikan pembahasan RUU PDP agar tidak ada ruang bagi orang melakukan pembocoran data semena-mena. RUU PDP segera diputuskan dan sudah disepakati dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Kominfo kemarin," ucap Tamliha.

Menkes jangan Diskriminatif, Kok Hanya Tutup Data Jokowi dan Pejabat, Data Rakyat Gimana?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi