JAKARTA,REQNews – Menunda pengesahaan RUU Masyarakat Adat sama dengan menunda keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat dalam siaran persnya, Minggu (10/2/2019), di kantor YLBHI, Jakarta.Sudah hampir satu dekade RUU Masyarakat Adat belum ada kejelasan pengesahannya. Bahkan muncul wacana, menunggu waktu mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Bagi Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat, menunda pengesahaan RUU Masyarakat Adat sama dengan menunda keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena mengesahkan RUU Masyarakat Adat merupakan satu langkah progresif dalam menyelamatkan bangsa Indonesia, serta satu tindakan progresif penyelamatan tanah air. Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat telah melakukan beragam audiensi ke pemerintah terkait DIM RUU Masyarakat Adat. Namun dengan hasil nihil, Dahniar Andriani, Direktur HuMa, mengatakan,”Malah yang kami dapatkan ketidakjelasan. Kami seperti diping-pong dari Kementerian satu ke Kementerian lainnya.” Lebih lanjut, Dhaniar mengungkapkan, pertanyaannya hanyalah di mana Daftar Inventaris Masalah (DIM) saat ini berada dan bagaimana statusnya. “DIM RUU Masyarakat Adat seharusnya dilihat sebagai persoalan genting oleh Kabinet Kerja,” lugas Dahniar Andriani, selaku Direktur HuMa.Penundaan pembahasan dan pengesahan RUU Masyarakat Adat akan berdampak semakin lamanya masyarakat adat mendapatkan kepastian hukum, baik statusnya sebagai subjek hukum maupun kepastian hukum atas beragam hak yang melekat pada masyarakat adat.Data 
Data Perkumpulan HuMA tahun 2018 menunjukkan, 326 konflik sumber daya alam dan agraria melibatkan lahan seluas 2,1 juta hektar dengan jumlah korban mencapai 186.631 jiwa. Jumlah korban dari pihak masyarakat adat sedikitnya 176.637 jiwa. Sementara itu, KIARA mencatat, 5 orang dikriminalisasi dan 1 korban jiwa dari pihak masyarakat adat di pesisir dan pulau terpencil pada 2018. “Maraknya konflik agraria dan bahari merupakan cerminan pembangunan ekonomi Indonesia yang digadang-gadang belum berpihak kepada Masyarakat Adat terutama kepada Masyarakat Adat di pesisir dan pulau-pulau kecil,” ujar Bona Beding dari KIARA. Lebih lanjut, ia menjelaskan, ruang hidup bagi sumber-sumber penghidupan Masyarakat Adat, terutama yang hidup di pesisir dan pulau-pulau kecil, semakin lama semakin mengkerut. Maka RUU Masyarakat Adat ini mestinya dilihat pemerintah sebagai salah satu keberpihakan dalam penyelesaian konflik yang dihadapi Masyarakat Adat.Siti Rakhma Mary, Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI, mengatakan, pokok persoalan masyarakat adat yang tidak pernah beres di negeri ini adalah tumpang tindih kebijakan. Setidaknya ada 14 peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Masyarakat Adat. “Pertanyaannya ialah jika ada masalah yang dihadapi Masyarakat Adat, Kementerian mana yang bertanggungjawab?” ujar Siti.Pada kesempatan yang sama, Muntaza, Direktur Porgram dan Komunikasi PEREMPUAN AMAN mengatakan, hingga kini masih ada diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan adat di komunitas adat. Menurutnya, RUU masyarakat adat merupakan satu kebijakan hukum yang mampu mengikat masyarakat adat terlibat aktif dalam mengeliminasi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan adat. Hak-hka kolektif perempuan di masyarakat adat tidak terlindungi oleh kebijakan-kebijakan di Indonesia, termasuk dalam CEDAW. “Karenanya kami meyakini bahwa RUU Masyarakat Adat merupakan satu-satunya kebijakan yang mampu melindungi hak-hak kolektif perempuan adat serta menjaminkan partisipasi perempuan adat di dalam pembangunan berbangsa dan bernegara,” kata Muntaza.Perjalanan panjang
RUU Masyarakat Adat (RUU MA) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada akhir November 2013. DPR RI kemudian membentuk Pansus untuk membahas RUU MA di tahun berikutnya. Pada tahun yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sebagai koordinator perwakilan Pemerintah dalam pembahasan RUU MA dengan DPR. 

Jelang pemilu 2014, Joko Widodo dan Jusuf Kalla memasukkan komitmennya terhadap masyarakat adat dalma Nawacita, yakni dengan mendorong pengesahan RUU MA.
Namun, RUU MA tidak pula masuk Prolegnas 2015 dan 2016. RUU MA baru menjadi RU Inisiatif DPR dalam sidang paripurna DPR pada Februari 2018. Pada bulan yang sama, Ketua DPR mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo yang kemudian balasannya berupa penugasan enam kementerian untuk menyiapkan DIM RUU ini. Keenam menteri tersebut adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Menteri Hukum dan HAM.Dengan demikian, DIM RUU Masyarakat Adat sudah harus diserahkan kepada DPR dalam kurun waktu 60 hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden Jokowi. Akan tetapi, Pemerintah malah melakukan penundaan demi penundaan tanpa kejelasan. Hingga saat ini, DIM yang ditunggu-tunggu DPR belum juga diserahkan oleh Pemerintah. Bagi Koalisi, ini adalah sebuah ironi lantaran Nawacita telah menyebut pembahasan dan pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai salah satu dari enam komitmen Pemerintah. (Prazz)

Tunda RUU Masyarakat Adat Sama Dengan Tunda Keadilan Bagi Rakyat Indonesia!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi