JAKARTA, REQnews - Nama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 'diseret' kuasa hukum Prabowo-Sandiaga karena diduga memberikan informasi ketidaknetralan oknum BIN, Polri dan TNI selama Pilpres 2019. Untuk membuktikan hal tersebut, ahli hukum dari Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan kubu Prabowo harus menghadirkan SBY dalam persidangan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kehadiran SBY itu untuk membuktikan dalil ketidaknetralan intelijen. Hal itu diungkap Edwar Hiariej saat bersaksi dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 21 Juni 2019.
Edward mengatakan jika keterangan SBY akan dijadikan sebagai bukti petunjuk oleh Majelis Mahkamah Konstitusi, maka bukan hanya berita tentang ketidaknetralan oknum BIN, Polri dan TNI. "Dalam rangka mencari kebenaran materiil, kuasa hukum pemohon harus bisa menghadirkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Mahkamah Konstitusi ini sebagai saksi," ujar Edward Hiariej.
Merujuk pada KUHAP, petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, tetapi alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, yakni keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa.
Dalam Pasal 36 juncto Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kata Edward, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat atau barang bukti berdasarkan penilaian Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan persesuain antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.
Untuk itu, apabila hanya pemberitaan yang dijadikan dalil, maka disebutnya tidak relevan. "Artinya, alat bukti petunjuk ini adalah mutlak kepunyaan hakim, bukan kepunyaan pemohon, bukan pula kepunyaan termohon atau pun pihak terkait. Dengan demikian, alat bukti petunjuk yang dijadikan dalil oleh kuasa hukum pemohon tidaklah relevan," kata Edward. (KIY)

Ini Alasan Edward Os Hiariej Minta SBY Dihadirkan ke Persidangan MK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi