JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung menghentikan proses penyidikan terkait dengan kasus dugaan&nbsp;tindak pidana korupsi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI Supardi, surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut diterbitkan tertanggal 3 September 2021.
Alasannya,&nbsp;karena unsur kerugian negara sulit ditemukan. "Iya sudah (SP3) karena unsur kerugian negara yang sulit ditemukan," ujar Supardi kepada wartawan dikutip pada Selasa 7 September 2021.
Menurutnya,&nbsp;kerugian yang terjadi dalam proses perpanjangan masa kerja pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan PT Pelindo II tersebut masih berupa potensi (potencial loss).
"Jadi masih ada "opportunity cost" yang mungkin bisa diperhitungkan dan kami belum bisa pastikan berapa. Apakah itu rugi, apakah untung itu belum bisa dipastikan karena valuasi bisnis kan tidak 'stuck' kan," ujar Supardi.
Ia menyebut&nbsp;penyidik telah merujuk pada hasil audit dan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk&nbsp;hasil pendalaman dalam setiap transaksi yang ada dalam perpanjangan kerja sama tersebut.
Supardi menyebut&nbsp;mazhab yang digariskan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menentukan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara adalah "actual loss."
Itu diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2016. "Kalau pasalnya enggak memenuhi salah satu unsur pidana, kalau diteruskan ya sebuah ketidakpastian nantinya," katanya.
Namun, bila terdapat temuan alat bukti baru, maka penyidik akan kembali mendalami perkara tersebut. "Sampai nanti suatu titik ditemukan alat bukti baru. Persoalannya hanya di situ sebenarnya," ujar dia.
&nbsp;

Sulit Temukan Kerugian Negara, Kejagung Hentikan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Pelindo II

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi