&nbsp;
JAKARTA, REQNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan 95 persen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sejak 2018 sampai 2020 yang dilaporkan tidak akurat.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengungkap bahwa banyak pejabat negara yang diduga menyembunyikan atau tidak sesuai melaporkan harta kekayaannya.
KPK telah memeriksa sebanyak 1.665 LHKPN sejak 2018 sampai 2020. Pemeriksaan terhadap ribuan laporan harta kekayaan tersebut, untuk menguji transparansi dan akuntabilitas para penyelenggara negara.
Dari ribuan laporan harta pejabat negara tersebut, 95 persen di antaranya dinyatakan tidak akurat.
"Ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan detil terhadap kebenaran isinya, itu 95 persen memang tidak akurat. Secara umum, banyak harta yang tidak dilapor," kata Pahala saat mengikuti Webinar Talkshow LHKPN yang ditayangkan lewat YouTube KPK, Selasa 7 September 2021.
Temuan itu, membuat KPK lebih aktif untuk mengecek ke sejumlah stakeholder. KPK, kata Pahala, bakal lebih sering untuk mengecek kesesuaian LHKPN para pejabat negara dengan yang dimilikinya.
"Untuk melakukan cek bahwa yang namanya A dengan keluarga, istrinya ini, anaknya ini, apakah punya rekening di bank? Nanti otomatis semua bank yang punya rekening itu akan melaporkan lengkap dengan isinya. Kalau rekeningnya sudah, kemudian diperlukan pendalaman apa saja transaksinya itu bisa kelihatan," ucapnya.
Pahala mengaku sudah banyak mendengar soal ketidaksesuaian harta kekayaan yang dilaporkan para pejabat negara dengan yang dimiliki. Oleh karenanya, kata Pahala, ia dan timnya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap LHKPN tersebut.
&nbsp;

Parah! Ternyata 95 Persen LHKPN Pejabat Tidak Akurat

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi