JAKARTA, REQNews &ndash; Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan uji materi atau judicial review yang diajukan pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo dan Farid Andhika.
Yudi Purnomo dan Farid Andhika mengajukan uji materi atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN yang salah satunya memuat soal tes wawasan kebangsaan (TWK).
Putusan tersebut disidangkan oleh Ketua Majelis Hakim Supandi dan anggota Majelis Hakim Yodi Martono Wahyunadi dan Is Sudaryono. MA menilai peraturan TWK dalam Perkom 1/2021 adalah sarana berupa norma umum yang berlaku bagi pegawai KPK.
Alasan penolakan MA karena secara substansial desain peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), telah mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Menurut MA, berdasarkan aturan itu TWK telah menjadi alat ukur yang obyektif untuk memenuhi syarat pengisian jabatan.
"Menolak permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon I: Yudi Purnomo dan Pemohon II: Farid Andhika,&rdquo; demikian dikutip dari putusan tersebut, Kamis 9 September 2021.
&ldquo;Para pemohon tidak dapat diangkat menjadi ASN bukan karena berlakunya Perkom 1/2021 yang dimohonkan pengujian, namum karena hasil asesmen TWK. Pemohon sendiri yang TMS (tidak memenuhi syarat) sedangkan tindak lanjut dari hasil TWK tersebut menjadi kewenangan pemerintah,&rdquo; demikian bunyi putusan perkara.
Kemudian, MA berpandangan, pertimbangan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 sebagaimana ditegaskan kembali dalam Putusan MK Nomor 34/PUUXIX/ 2021 berkaitan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf a PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yaitu mengenai persoalan usia Pegawai KPK yang telah mencapai usia 35 tahun dan dikhawatirkan akan kehilangan kesempatan menjadi ASN tidak terkait dengan asesmen TWK. Dengan demikian, pertimbangan kedua putusan MK tersebut tidak dapat diterapkan terhadap norma asesmen TWK yang diatur dalam Perkom 1/2021.
"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan hak uji materiil, Pasal 5 ayat (4) Perkom 1/2021 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU 19/2019, PP 41/2020, dan Putusan MK Nomor 70/PUUXVII/ 2019, serta Putusan MK Nomor 34/PUU-XIX/2021," kata majelis MA.
&nbsp;

MA Tolak Gugatan Uji Materi Terkait TWK Pegawai KPK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi