JAKARTA, REQnews - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan bahwa isu amandemen UUD 1945, khususnya penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sudah berakhir, dan tak perlu dibahas lagi.
"Menurut kami sudah case closed," kata HNW, Sabtu 11 September 2021.
Namun, meski pihaknya sudah berupaya mengakhiri isu tersebut, masih saja ada pihak yang berusaha untuk menjadi provokator.
"Kalau menurut saya case closed, menurut bang Fadjroel case closed, tapi yang mengompori ada saja. Tapi yang jelas kalau rujukan konstitusi dan semangat reformasi mestinya sudah case closed," ujar HNW.
Politisi PKS itu menjelaskan, bahwa yang sebenarnya merencanakan amandemen UUD 1945 bukanlah MPR.
Ia menyebut, pimpinan MPR hanya menindaklanjuti rekomendasi dari MPR periode sebelumnya. Kemudian, Fraksi PKS setuju terhadap rencana menghadirkan pokok-pokok haluan negara (PPHN) tanpa melalui amandemen.
"Sebetulnya yang merencanakan bukan MPR, yang di luar MPR itu yang ramai-ramai mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden, meributkan masalah amandemen, GBHN bisa menjadi pintu masuk untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Itu kan bukan dari MPR, itu dari publik termasuk media," ucapnya.
Hidayat mengatakan terkait PPHN sampai saat ini masih dalam kajian. Kajian tersebut ditargetkan selesai akhir 2021.

Isu Jokowi 3 Periode, MPR: Menurut Kami Case Closed, tapi Ada yang Ngomporin

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi