JAKARTA, REQnews - Empat siswi SMA di Jayapura, Papua, disebut diculik hingga diperkosa oknum politikus dan pejabat salah satu dinas di Papua. Informasi soal hal tersebut viral di media sosial (medsos).
Anggota Komisi III Fraksi PPP, Arsul Sani, mengatakan jika bukti-bukti pemerkosaan cukup, maka proses hukum terhadap para pelaku harus dijalankan. Ditegaskannya, perdamaian yang dilakukan antara pelaku dan korban tidak menghilangkan tindak pidana.
"Artinya jika bukti-buktinya cukup bahwa peristiwa tersebut memang terjadi maka proses hukum seharusnya tetap dijalankan. Perdamaian yang terjadi paling jauh hanya memperingan hukuman. Bisa dimasukkan dalam poin tentang hal-hal yang meringankan. Tapi bukan menghentikan tindak pidana," katanya, kepada wartawan, Sabtu 11 September 2021.
Arsul mengingatkan, kasus pemerkosaan bukanlah delik aduan. Sehingga, meski sudah ada perdamaian kemudian korbannya menarik laporan atau pengaduan sekalipun, maka tidak menghapuskan sifat pidana dari peristiwa pemerkosaan tersebut. "Tindak pidana perkosaan itu bukan delik aduan, tapi delik biasa," ujar Arsul.
Dia menyebut restorative justice juga tak bisa dijalankan dalam kasus pemerkosaan terhadap empa siswi SMA Jayapura tersebut. Restorative justice, kata dia, tidak berlaku pada kasus pemerkosaan.
"Kalau ada yang berargumentasi bahwa proses hukumnya tidak diteruskan karena menerapkan prinsip keadilan restoratif (restorative justice), maka menurut saya ini salah kaprah. Restorative justice itu untuk tindak pidana yang non-kekerasan fisik tertentu, bukan untuk tindak pidana dengan kekerasan fisik seperti penganiyaan dan pemerkosaan," ujarnya.
Dia memastikan kasus ini akan dijadikan atensi oleh Komisi III DPR. "Betul, dan soal ini akan jadi atensi kami di Komisi III," ucapnya.
Informasi soal pemerkosaan empat orang siswi SMA di Jayapura itu viral di medsos. Empat siswi SMA di Jayapura, Papua, itu disebut diculik hingga diperkosa oknum politikus dan pejabat salah satu dinas di Papua.
Kasus ini disebut bermula saat empat siswi itu diajak seseorang berjalan-jalan ke Jakarta. Kepergian mereka itu disebut tidak diketahui keluarga masing-masing siswi.
Dalam tweet viral itu, peristiwa pemerkosaan disebut terjadi pada pertengahan April 2021. Para korban disebut diiming-imingi mendapatkan uang dari terduga pelaku yang akan dibayarkan pada Juni 2021.
Para korban disebut diculik dan dianiaya. Para korban disebut dipaksa minum alkohol hingga diintimidasi untuk mengikuti kemauan para terduga pelaku. Singkat cerita, pemerkosaan terjadi dan para korban diancam agar tidak menceritakan peristiwa itu.
Meski demikian, para keluarga korban mengetahui kejadian itu setelah mendengar desas-desus korban berangkat ke Jakarta. Keluarga yang didampingi pengacara, melaporkan kejadian itu ke polisi.
Namun, masih berdasarkan cerita dari cuitan itu, keluarga korban dan pengacara mendapat ancaman dari pelaku dan aparat. Mereka disebut dipaksa mencabut laporan polisi dari Polda Papua.
Oknum Polsek Heram dituding terlibat mengintimidasi keluarga korban dan pengacara. Keluarga korban mengaku sudah dipanggil ke Polresta Jayapura untuk melakukan mediasi.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal membenarkan informasi dalam tweet viral itu. Kamal menyebut terduga pelaku dan korban sudah berdamai.
"Kasus ini sudah pernah ditangani Polresta (Jayapura). Pihak-pihak telah berdamai. Saat ini sedang didalami lagi," ujar Kamal saat dimintai konfirmasi, Sabtu 11 September 2021.

Polisi jangan Kasih Ampun Jika Dugaan Pejabat Perkosa 4 Siswi Jayapura Terbukti

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi