JAKARTA, REQnews - Budaya patriarki di lingkungan masyarakat dimana perempuan dinilai memiliki peran utama dalam urusan rumah tangga, sementara urusan tanah dianggap sebagai urusan laki-laki, mengakibatkan terbatasnya akses informasi bahwa Pemerintah sudah memfasilitasi kesetaraan gender dalam kepemilikan tanah.
Penerbitan sertipikat tanah diperbolehkan atas nama suami atau istri maupun keduanya, sehingga laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama.
Selain itu, peralihan hak atas tanah juga mengharuskan adanya persetujuan suami atau istri dari pemegang hak atas tanah.
Namun demikian, keharusan dalam memperoleh persetujuan suami dalam peralihan hak atas tanah serta adanya pembatasan istri untuk mengadakan persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di sisi lain dapat menghambat transaksi dan pengelolaan hak atas tanah dalam kondisi tertentu, khususnya apabila tanah dimaksud diperoleh setelah perkawinan.
&nbsp;
Ada ketentuan Pasal 1330 ayat (3) KUHPerdata yang mengatur bahwa seorang istri dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap untuk mengadakan persetujuan.
Konsekuensinya adalah jika ada seorang istri mengadakan persetujuan, perjanjian penjualan tanah misalnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1330 ayat (3) KUHPerdata maka persetujuan tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi persyaratan sahnya persetujuan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1320 KUHPerdata.
Artinya, tetap untuk melakukan persetujuan, harus berdasarkan pengetahuan dan persetujuan suami, termasuk persetujuan yang objeknya adalah tanah seperti misalnya: jual beli, sewa, hibah, dan lain-lain.
&nbsp;
Praktik di lapangan, dalam hal transaksi tanah yang perolehannya terjadi saat seorang perempuan menjadi istri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1330 ayat (3) Jo. Pasal 1320 KUHPerdata dan prinsip harta bersama, tetap seorang istri butuh persetujuan suami.
Salah satu transaksi tanah tersebut antara lain ketika istri ingin menjual tanah ataupun menyewakan tanah yang diperoleh saat dalam perkawinan, maka perbuatan hukum seorang istri atas tanah tersebut harus berdasarkan pengetahuan dan persetujuan suami. Dengan kata lain, meskipun tanah tersebut dibeli dari penghasilan jerih payah istri saja (tanpa meminta uang dari suami), tapi tetap untuk pengelolaan maupun transaksinya seorang istri tidak memiliki kebebasan untuk melaksanakannya berdasarkan keputusan dan pertimbangan si istri sendiri.
&nbsp;
Bukan hanya itu, dalam hal terjadi hutang suami yang sudah jatuh tempo dan tidak bisa diselesaikan, maka ada kemungkinan penyitaan aset tanah yang dibeli dengan hasil jerih payah istri. Penyitaan aset tanah istri atas hutang suami tersebut pada praktiknya banyak sebagai bentuk pelunasan hutang suami yang hutangnya belum tentu digunakan untuk keperluan kebutuhan primer keluarga.
Maka jelas masih terdapat permasalahan atas jaminan dan kepastian hukum bagi seorang istri yang telah mengupayakan kepemilikan tanah dengan kerja kerasnya sendiri untuk bisa bergerak bebas mengelola tanahnya.
&nbsp;
&nbsp;
Penulis - Leonardo Sanjaya

Perlindungan Hak Hukum Perempuan dalam Transaksi dan Pengelolaan Tanah di Indonesia

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi