JAKARTA, REQnews - Siapa pun yang mendaftar sebagai calon pimpinan (Capim) KPK mundur dari institusi asalnya agar tak memiliki loyalitas ganda jika terpilih. Desakan itu datang Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait seleksi calon pimpinan (Capim) KPK 2019.
ICW beralasan, hal itu mengacu kepada Pasal 3 UU 30 Tahun 2002 tentang KPK. "Ini penting, mengingat Pasal 3 UU KPK telah secara gamblang menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Hal ini sekaligus menghindari potensi loyalitas ganda ketika memimpin lembaga antikorupsi itu," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Minggu 23 Juni 2019.
Menanggapi pernyataan ICW, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menegaskan perwira tinggi Polri yang ikut seleksi capim KPK tidak harus mundur dari institusi. "Yang jelas anggota Polri yang ditugasnya di Kementerian atau lembaga termasuk KPK akan bekerja secara profesional dan standar kompetensi yang berlaku pada lembaga tersebut," kata Dedi.
Aturan anggota Polri bertugas di luar Polri tersebut sudah tertuang pada UU Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penugasan Khusus. Dedi pun memastikan anggotanya yang bekerja di KPK nantinya akan mengikuti regulasi dan aturan internal tempatnya bertugas.
"Secara internal para komisioner akan mengikuti kode etik dan regulasi internal dimana mereka bekerja. Itu namanya profesional, kompeten, komitmen dan integritas," ujar Dedi.
Menimpali Dedi, Kurnia menyinggung hasil survei LSI terkait aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Kurnia menyebut sebaiknya kepolisian dan kejaksaan menjadikan perbaikan internal sebagai prioritas dibanding mengirimkan orang-orang terbaiknya ke KPK.
"LSI pada akhir tahun lalu merilis data bahwa lembaga yang paling berpotensi melakukan pungutan liar dalam pelayanan birokrasi adalah Kepolisian. Selain itu untuk Kejaksaan berada di urutan bawah dalam hal tingkat kepercayaan publik. Seharusnya Kapolri serta Jaksa Agung menjadikan hal ini sebagai prioritas, bukan justru berbondong-bondong mengirimkan wakil terbaiknya untuk menjadi Pimpinan KPK," ujar Kurnia.
Menurut dia, kinerja sejumlah personel kepolisian yang bertugas di KPK juga menjadi hal yang disoroti ICW. Kinerja para wakil dari kepolisian itu disebutnya menjadi alasan ICW menolak adanya perwakilan dari unsur penegak hukum sebagai pejabat di KPK.
Contoh pada kasus Aris Budiman (mantan Direktur Penyidikan) yang tiba-tiba mendatangi Panitia Angket bentukan DPR. Padahal saat itu yang bersangkutan tidak mendapatkan izin dari Pimpinan KPK.
"Selain itu, ada Roland dan Harun (mantan penyidik KPK) yang diduga merusak barang bukti perkara korupsi yang sedang ditangani oleh KPK. Tak hanya itu, Firli (Deputi Penindakan yang ditarik ke Polri) diketahui bertemu dengan salah satu kepala daerah yang diduga terlibat dalam sebuah kasus yang sedang dalam tahap penyelidikan di lembaga antirasuah itu," kata Kurnia.
Berikut sembilan nama pati Polri yang disebut bakal menjadi capim KPK, antara lain:
1. Wakabreskrim Polri Irjen Antam Novambar 2. Pati Polri penugasan di BSSN Irjen Dharma Pongkerum 3. Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Coki Manurung 4. Analis Kebijakan Utama bidang Polair Baharkam Polri Irjen Abdul Gofur 5. Pati Polri penugasan Kemenaker RI Brigjen Muhammad Iswandi Hari 6. Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto 7. Karo Sunluhkum Divisi Hukum Polri Brigjen Agung Makbul 8. Analis Kebijakan Utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Juansih 9. Wakapolda Kalbar Brigjen Sri Handayani.

Gara-gara Ini ICW-Polri 'Berantem' di Seleksi Capim KPK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi