Anies Baswedan Wajib Lunasi Fee Formula E, Jika Tidak Dibayar Ini yang Akan Terjadi

Selasa, 14 September 2021 – 18:10 WIB

Ilustrasi Formula E (Foto: Istimewa)

Ilustrasi Formula E (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Beredar surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta kepada Gubernur Anies Baswedan yang wajib membayarkan commitment fee selama lima tahun berturut-turut terkait dengan penyelenggaran balap Formula E. Dalam surat itu disebutkan jika tidak dibayarkan artinya ada potensi wanprestasi yang dapat digugat di arbitrase internasional.


Dalam surat itu, Dispora menyampaikan bahwa Pemprov DKI wajib membayar biaya komitmen. Hal itu berdasarkan hasil kajian Dispora terhadap draf nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov DKI dengan Formula E Operation (FEO) Ltd selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E.

Dengan ditandatanganinya Perikatan MoU maka Pemprov DKI harus bisa mengalokasikan anggaran dengan besaran sesuai yang diperjanjikan, dan apabila kewajiban tersebut tidak bisa dilaksanakan, maka akan dianggap sebagai perbuatan wanprestasi yang dapat digugat di Arbitrase Internasional di Singapura," demikian kutipan salah satu poin dalam surat tersebut, Selasa 14 September 2021. 

Dalam surat itu tercantum secara rinci kewajiban biaya komitmen yang harus dibayarkan Pemprov DKI selama lima tahun berturut-turut. Adapun rinciannya:

1. Sesi 2019/2020 sebesar 20 juta poundsterling

2. Sesi 2020/2021 sebesar 22 juta poundsterling

3. Sesi 2021/2022 sebesar 24,2 juta poundsterling.

4. Sesi 2022/2023 sebesar 26,62 juta Poundsterling, dan

5. Sesi 2023/2024 sebesar 29,28 juta Poundsterling.

Jumlah lima tahun pembayaran biaya komitmen yang wajib dibayar Pemprov DKI mencapai 121,102 juta poundsterling atau sekitar Rp 2,3 triliun.


Dalam surat itu, pihak Dispora juga mengingatkan Anies bahwa jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tak bisa melebihi masa jabatan kepala daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 92 ayat (6) menyatakan:

"Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan Prioritas Nasional dan/atau Kepentingan Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."

Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tak khawatir dengan potensi gugatan arbitrase internasional. Dia yakin Formula E akan terselenggara pada Juni 2022.

"Enggak masalah, kita sudah jalan, kan sudah berproses soal Formula E. Insyaallah nanti bulan Juni 2022, semuanya sudah selesai, pemeriksaan BPK juga Alhamdulillah sudah selesai, dan hasilnya baik, tidak ada kerugian dan tidak ada potensi kerugian," kata Riza di Balai Kota Jakarta.

Terkait biaya komitmen yang harus dibayarkan selama lima tahun berturut-turut, Riza menyatakan pihaknya telah membayar selama tiga tahun. Menurutnya, program itu tidak hanya dibebankan kepada APBD DKI, tapi juga dibebankan kepada swasta.

"Ya, kan sudah dibayar. Dibayar itu sudah untuk tiga tahun ke depan, nanti lunasnya itu nanti-nanti dong, masa harus lunas tahun ini" katanya.

"Nanti lunasnya tahun-tahun berikutnya dong, masa harus lunas tahun ini sekarang," ucapnya.