JAKARTA, REQnews - Banyak masyarakat terheran dan keget dengan Laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) ketika diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terlebih, ada sejumlah menteri yang harta kekayaannya naik secara drastis selama menjadi menteri di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang hingga kini masih belum berakhir.

Meski demikian, Wakil Ketua MUI Anwar Abbas tak lantas berfikir negatif dengan adanya kenaikan harta kekayaan sejumlah pejabat negara tersebut. Menurutnya, meningkatnya harta kekayaan pejabat negara bisa dari banyak faktor, salah satunya bisnis sampingan mereka.

"Ya memang mengejutkan, tapi jangan cepat curiga, harus dipelajari. Nilai kekayaan orang itu banyak sebabnya. Kalau seandainya dia pegang saham. Misalkan saham-saham tertentu naik, kalau naik apa sebabnya kalau turun kan tidak ada yang turun,” kata Anwar, Selasa 14 September 2021.

Sampai saat ini, masyarakat menilai seperti tidak masuk akal di tengah situasi sulit akibat pandemi ini, harta kekayaan pejabat malah meningkat tajam. Oleh karena itu, agar masyarakat tak memiliki penilaian yang negatif, tokoh Muhammadiyah ini meminta agar pemerintah membentuk tim yang netral untuk melakukan pemeriksaan secara detail dari mana sumber harta kekayaan sejumlah pejabat negara tersebut.

"Jadi kalau bagi saya supaya tidak menjadi fitnah ya, harusnya ada satu tim mempelajari, mengklarifikasi dan memverifikasi supaya ini tidak menjadi isu liar. Kalau ada yang naiknya seribu persen, ya mungkin ada sebab-sebabnya,” ujarnya.

Menurutnya, langkah paling bijak agar tidak berpolemik dan merusak citra pemerintah di mata masyarakat, harus membentuk tim khusus. Tujuannya, untuk memverifikasi harta kekayaan para pejabat agar tidak ada isu tersebut tidak berkembang liar.

"Supaya tidak menjadi bola liar dan supaya tidak menjadi isu yang negatif dan supaya tidak ada fitnah menurut saya harus ada tim yang menjelaskan kenapa? Kan juga bisa karena faktor lain penyalahgunaan jabatan kan juga bisa ya,” katanya.

"Kenapa duitnya bertambah karena ada duit pemerintah yang dia korup. Tapi pertanyaannya betulkah? Itu kan perlu diselidiki tuh,” imbuhnya menutup.