IFBC Banner

Komnas HAM Telusuri Akun Media Sosial yang Provokasi Massa Kerusuhan Mei

Minggu, 23 Juni 2019 – 11:30 WIB

Kantor Komnas HAM (Foto: Istimewa)

Kantor Komnas HAM (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih menelusuri akun-akun media sosial yang diduga memobilisasi massa dalam kasus kericuhan 21-22 Mei 2019 di Jakarta. Mereka menemukan fakta adanya pengkondisian untuk terjadinya peristiwa itu beberapa bulan sebelumnya.

IFBC Banner


Fakta tersebut diketahui oleh tim pemantau Komnas HAM dari pernyataan massa yang menjadi korban kekerasan. Massa tersbeut mengaku ikut berdemo karena adanya ajakan untuk berjuang yang disebarkan melalui media sosial.

"Kami masih menelusuri trafik arus mobilisasi massa demo melalui media sosial. Ini kami lakukan bersama-sama dengan tim Cyber Crime Mabes Polri," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Jakarta, Minggu 23 Juni 2019.

Sayangnya, Ahmad tidak merinci platform media sosial apa saja yang ditelusuri dan berapa banyak akun yang sudah terdata. Menurut dia, akun-akun media sosial yang ikut memobilisasi massa demonstrasi adalah akun-akun yang menyebarkan informasi hoax dan berita-berita palsu.

"Sudah ada pengkondisian dari beberapa bulan sebelumnya oleh kelompok-kelompok tertentu. Ini kami temukan dari pengakuan beberapa korban demo yang kami tanyai, mereka mengaku ikut demo karena diajak melalui media sosial untuk berjuang ataupun memperjuangkan keadilan," ucapnya.

Terkait peristiwa kericuhan Mei 2019, pihaknya juga menemukan banyak sekali kasus kekerasan yang berindikasi menjadi pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian yang melakukan pengamanan maupun massa demonstrasi, dan korban bukan hanya dari kedua belah pihak.

Dalam penelusuran Komnas HAM, sebagian dari korban juga adalah masyarakat sipil yang kebetulan berada di sekitar lokasi peristiwa, termasuk jurnalis yang sedang meliput jalannya demonstrasi 21-22 Mei 2019.

"Jumlah kasus kekerasan yang terjadi dalam peristiwa itu lebih dari 100 kasus, tapi itu bisa termasuk pelanggaran HAM apabila tidak ada tindakan hukum dalam penyelesaiannya," ujar Ahmad. (KIY)