JAKARTA, REQnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kecurangi dalam anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Temuan potensi ini berdasarkan hasil pemeriksaan komprehensif berbasis risiko pada kementerian dan lembaga yang terkait program PC-PEN.

"Bukti-bukti empiris memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan pada di sektor publik maupun di sektor swasta di masa krisis cenderung memperbesar risiko terkini fraud atau kecurangan dalam kondisi krisis," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Selasa 14 September 2021.

Agung menyebut, tekanan untuk melakukan kecurangan fraud disebabkan karena masalah finansial atau keserakahan, dan sikap yang menganggap korupsi bukan kesalahan, serta adanya kesempatan untuk merampok uang negara.

Terlebih, pada tahun 2020 dalam alokasi anggaran PC-PEN pemerintah pusat, daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjaminan Simpanan, Badan Usaha Milik Begara, Badan Usaha Milik Daerah, dan hibah atau sumbangan masyarakat dan dikelola pemerintah daerah sebesar Rp 933,33 triliun dan telah direalisasikan sebesar Rp 597,06 triliun atau sebesar 64 persen.

"Merespon peningkatan risiko tersebut, BPK memutuskan untuk melakukan pemeriksaan komprehensif berbasis risiko atau risk based comprehensif audit atas 241 objek pemeriksaan dengan 111 hasil pemeriksaan kinerja dan 130 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu," ujar Agung.

Lebih lanjut, Agung mengungkap berdasarkan pemeriksaan tersebut, ada 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp 2,94 triliun yang meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan dan 1.241 permasalahan terkait ekonomi keekonomian, efisiensi dan ekfektifitas.

BPK mengidentifikasi sejumlah masalah terkait identifikasi dan kodefikasi anggaran PC-PEN serta realisasinya. Kemudian pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN, manajemen program dan kegiatan pandemi,.

Atas hal itu, Agung menyampaikan bahwa BPK telah memberikan rekomendasi berupa grand desain rencana kerja yang jelas dan terukur, menyusun identifikasi kebutuhan barang dan jasa dalam penanganan dan memprioritaskan penggunaan anggaran, dalam kebijakan serta insentif.