JAKARTA, REQnews - Meski belum bisa menyampaikan secara detail, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, mengklaim memiliki bukti transaksi mencurigakan terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.
Dirinya pun melaporkan hal tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya melaporkan pada KPK sebagai transaksi mencurigakan. Saya belum bisa menyampaikan ini dipakai untuk apa, tapi setidaknya cara-caranya yang tidak normal," kata Boyamin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 14 September 2021.
Dugaan adanya transaksi mencurigakan ini, sambungnya, merupakan hasil perkembangan dari dakwaan eks penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin kemarin, 13 September 2021.
"Proses itu kan ada kasus menyangkut TPPU itu Lampung Tengah dan Rita Widyasari. Ada tiga klaster besar waktu itu Tanjungbalai, Lampung Tengah, dan Rita Widyasari. Klaster kecilnya Usman Effendi dan Ajay," tambahnya.
Boyamin menjelaskan, bahwa dugaan transaksi mencurigakan yang diserahkan ke KPK ini bernilai hingga puluhan miliar rupiah. Transaksi itu terjadi secara bertahap dari 2018 hingga 2020.
"Ketika proses penyidikan kan memanggil saksi-saksi, saksi ini kebetulan dari perusahaan-perusahaan dan selama proses pemanggilan itu dari 2019 hingga 2020 bahkan ada 2018, ada laporan ke saya, ada dugaan transaksi penukaran uang dari rupiah ke dolar Singapura dan selalu mencari uang dominasi 1.000 dolar Singapura. Tahun 2019 sekitar Rp 5 miliar, 2018 juga lebih besar, dan 2020 masih ada kecil. Saya anggap puluhan miliar," ujarnya.
Selanjutnya, Boyamin mengatakan dugaan transaksi mencurigakan ini dilaporkan agar KPK menemukan benang merah dari masing-masing kasus yang terkait dengan AKP Robin. Dia berharap KPK bisa memproses bukti tersebut dan segera menetapkan tersangka baru.
"Kalau lawyer yang didakwa bersama Robin ternyata kan upah besar itu menyangkut hal yang tidak normal. Makanya saya sekarang menambahkan pada KPK bahan ini supaya dari lima klaster itu nampaknya ada yang paling tidak minimal dua yang berkelindan. Kalau uang ini bisa dilacak sebenarnya memudahkan KPK membuat benang merah. Kalau kemarin kan belum nampak benang merah di dalam dakwaan masih ada seperti terputus dari masing-masing klaster," ucapnya.
"Kalau saya membantu ini mudah-mudahan ada benang merahnya sehingga memudahkan menindaklanjuti pada pihak lain seperti menetapkan tersangka lain dan sebagainya," tambah Boyamin.

Lapor ke KPK, MAKI Klaim Punya Transaksi Mencurigakan Eks Bupati Kukar

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi