JAKARTA, REQnews - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas membeberkan fakta di balik terbitnya Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang diteken Presiden Joko Widodo.

Menurut Yaqut, ada alasan khusus di balik terbitnya perpres ini, salah satunya adalah untuk menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran agar peningkatan kualitas pendidikan di pesantren dalam terwujud.

"Terbitnya perpres ini adalah sebuah momentum besar bagi dunia pesantren. Kami berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang memiliki komitmen dan perhatian besar dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan pesantren," kata Menag, Selasa 14 September 2021.

Diketahui, Perpres Nomor 82 Tahun 2021 ini ditandatangani Jokowi pada 2 September lalu. Menag Yaqut berkata, penyusunan regulasi tersebut dilakukan Kementerian Agama bersama pihak lain dan stakeholders pesantren.

Menag menjelaskan, dengan terbitnya Perpres Nomor 82 Tahun 2021 ini, pemerintah daerah juga bisa mengalokasikan anggaran untuk membantu pesantren. Hal ini menjadi langkah positif sebab selama ini, ada keraguan sebagian pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pesantren lantaran pos pendidikan keagamaan dianggap sebagai urusan pusat atau Kemenag.

"Dengan terbitnya Perpres ini, pemerintah daerah tidak perlu ragu lagi mengalokasikan anggaran untuk membantu pesantren," ujar Menag.

Lebih lanjut, Yaqut menuturkan, pada Pasal 9 Perpres 82/2021 ini, diatur bahwa pemda dapat membantu pendanaan pesantren melalui APBD sesuai kewenangannya.

Pendanaan tersebut dialokasikan melalui mekanisme hibah, baik untuk membantu penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat.

"Sekarang tidak ada alasan lagi bagi pemda tidak mengalokasikan anggaran secara khusus untuk membantu pesantren, baik pada fungsi pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat," kata dia.

Kemudian, terbitnya Perpres ini sekaligus menjadi kado jelang peringatan Hari Santri 22 Oktober 2021. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga ditetapkan jelang peringatan Hari Santri 2019.