&nbsp;
JAKARTA, REQNews - Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan harta kekayaannya. Bagi mereka yang nekat tidak melakukan pelaporan sudah siapkan sanksi-sanksi yang akan dikenakan.
Kewajiban PNS melaporkan kekayaannya sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang diteken Jokowi pada 31 Agustus 2021.
Aturan itu mengatur kewajiban, larangan, hingga hukuman disiplin bagi para PNS. Aada 17 kewajiban dalam aturan tersebut yang harus diikuti oleh PNS. Salah satunya, soal kewajiban melaporkan harta kekayaan.
Dalam PP tersebut dikatakan bahwa, PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
"PNS yang melanggar dapat dikenakan hukuman disiplin sedang hingga berat. Berdasarkan Pasal 10 Ayat 2, pejabat administrator dan fungsional yang tak melaporkan harta kekayaan akan diberikan hukuman disiplin sedang," demikian bunyi Pasal 4 huruf e dalam PP, yang dikutip Rabu 15 September 2021.
Hukuman disiplin sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat 3 terdiri dari, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 sampai 12 bulan.
Sementara itu, hukuman disiplin berat diberikan kepada pejabat tinggi dan pejabat lainnya yang masuk kategori wajib melaporkan harta kekayaan namun tak melakukannya.
Hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
Bunyi Pasal 11, hukuman disiplin berat sebagaimana dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat pimpinantinggi dan pejabat lainnya.
Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dengan hukuman disiplin sedang dan berat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa. Adapun tim pemeriksa terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
Sementara itu Pasal 31 ayat 1 berbunyi untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.

PNS Tak Lapor Harta Kekayaan, Siap-siap Terima Sanksi Ini

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi