MK Tak Komentar Soal Isu Amandemen UUD 1945, Rocky Gerung: Ganti Jadi Loket Konstitusi Saja

Rabu, 15 September 2021 – 21:03 WIB

Rocky Gerung (Foto: Istimewa)

Rocky Gerung (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Pengamat politik Rocky Gerung menilai Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami kedunguan seperti MPR RI terkait amandemen UUD 1945. Pasalnya, MK disebutnya tak mengerti tugasnya. 

"Dia nggak ngerti fugsi utamanya, akhirnya MK hanya jadi sekedar loket kasus jadi ganti saja jangan jadi mahkamah, loket konstitusi saja," kata Rocky Gerung dalam diskusi bertajuk 'Membaca Wacana Amandemen UUD 1945: Akal-akalan 3 Periode?', Rabu 15 September 2021.

Menurutnya, MK seharusnya memberikan komentar atau pertanyaan terkait polemik amandemen UUD 1945.

 
Aktivis dan mantan dosen Universitas Indonesia ini menjelaskan, fungsi utama MK tidak hanya menerima laporan Judicial Review. MK disebutnya mempunyai subjektifisme untuk menganalisis bagian-bagian percakapan hukum yang potensial untuk membahayakan konstitusi.

"Jadi MK punya fungsi satu terima aduan dari rakyat jadi dia pasif terima aduan dari rakyat itu namanya judicial review kedua dia aktif menjalankan judicial aktivisien yaitu mengintai menguping apa yang terjadi di MPR. Apa yang terjadi di partai-partai politik itu tugas MK," kata Rocky.

Kata Rocky, salah satu penyebab pro kontra amandemen dikarenakan MK tak buka suara.

"Keributan konstitusional membelah bangsa karena tidak ada satu kalimat pun keluar dari Mahkamah Konstitusi, kan mustinya didalam perdebatan publik hari-hari ini Mahkamah Konstitusi harus ngomong," ucap Rocky.

 

"Sumber keributannya adalah MPR maka MK seharusnya ikut ngomong disini jangan dia bilang 'saya nggak ada kewenangan untuk itu'. Loh anda untuk mengintai konstitusi potensi kerusakan kontitusi jadi dia diem doang jadi dungunya disitu," katanya lagi.

Seperti diketahui, Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet gencar menyuarakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan kitab suci.

Sehingga bukan sesuatu yang mustahil dan haram untuk dilakukan. Kata Bamsoet konstitusi akan terus berkembang menyesuaikan kebutuhan zaman sehingga diperlukan penyempurnaan.

"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang bukanlah kitab suci, karenanya tidak boleh dianggap tabu jika ada kehendak untuk melakukan penyempurnaan. Secara alamiah, konstitusi akan terus berkembang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakatnya," ucap Bamsoet dalam pidato memperingati Hari Konstitusi dan Hari Lahir MPR, Rabu 18 Agustus 2021.

Bamsoet sekaligus menyampaikan bahwa saat ini MPR mendapati adanya aspirasi masyarakat untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Aspirasi itu yang kemudian direspons MPR untuk melakukan amandemen terbatas UUD 1945.

"Saat ini sedang ditunggu masyarakat, yaitu berkaitan dengan adanya arus besar aspirasi yang berhasil dihimpun MPR, yaitu kehendak menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara," ujar Bamsoet.