JAKARTA, REQnews - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan, Pemerintah Indonesia harusnya bersikap tegas terhadap pelanggaran kedaulatan oleh Kapal China yang masuk ke perairan Natuna.

Pemerintah diminta jangan diam karena hal tersebut akan membuat wibawa negara tidak dipandang oleh negara lain. Menurutnya, peristiwa itu adalah pelanggaran serius yang harus segera disikapi. Sebab selain melanggar kedaulan negara, masuknya kapal-kapal China itu sudah mengganggu kegiatan penambangan migas di sana.

Tak hanya itu, Mulyanto juga mendesak Pemerintah khususnya Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, tidak diam saja menghadapi kasus pelanggaran kedaulatan oleh China.

"Ini bahkan sudah bukan provokasi lagi, tetapi melanggar kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional (national interest). Jadi Pemerintah melalui Menteri Pertahanan dan Menko Marves harus bersikap," tegas Mulyanto, Rabu, 15 September 2021.

Mulyanto mempertanyakan peran Menhan Prabowo dan Menko Marves Luhut selama ini terhadap pelanggaran yang terjadi. Sebagai Menhan harusnya Prabowo bersuara atas pelanggaran tersebut. Jangan malah memuji kehebatan militer negeri tirai bambu.

Begitu pula Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, yang dikenal dekat dengan Pemerintah China, harusnya segera membicarakan masalah ini secara resmi. Bukan malah membiarkan sambil memberikan berbagai kemudahan datangnya ribuan tenaga kerja asing dari China.

"Miris kita kalau Menhan dan Menko Marves diam saja. Sebab mereka berdua yang berwenang menentukan sikap resmi atas pelanggaran ini," tegas Mulyanto.

Mulyanto menambahkan, bagi bangsa Indonesia posisi perairan Natuna sangat strategis. Di sana sedang dilakukan eksplorasi dan eksploitasi migas dalam rangka mengejar target 1 juta barel minyak per hari (bph) di tahun 2030. Jadi Pemerintah harus bisa memberi jaminan keamanan terhadap proses eksplorasi dan eksploitasi itu.

"Kalau tidak maka target 1 juta bph hanya angan-angan belaka. Jadi sudah sepantasnya Pemerintah bertindak tegas mengusir kapal-kapal asing dari perairan kita. Apalagi ini sudah sampai menggangu upaya penambangan migas kita. Kita tidak boleh diam," lanjut Mulyanto.

Laksamana Muda Bakamla S. Irawan sebelumnya mengatakan, tak jarang Bakamla Indonesia harus siap adu kuat dengan kapal-kapal negara lain yang mencoba menerobos teritori Indonesia. Paling sering Bakamla melakukan patroli di sekitaran Natuna Utara, namun lawannya di sana kapal-kapal China.

Rupanya bukan hanya kapal dari China saja yang sering melakukan pelanggaran wilayah di Natuna. Kapal dari Vietnam pun juga demikian. Menurutnya, bila di Natuna terjadi 'balapan' klaim, yang harusnya Indonesia paling berhak di sana karena masih masuk wilayahnya.

"Di Laut Natuna Utara yang menjadi ajang kontestasi overlapping klaim dengan Vietnam yang ditambah dengan dengan kehadiran Coast Guard China," ujarnya di hadapa Komisi I DPR RI pada 13 September 2021 lalu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Di sana, Irawan menjelaskan apa saja kendala teknis yang dihadapi Bakamla saat ini. Mirisnya Bakamla kekurangan bahan bakar agar kapalnya bisa patroli. "Nah, ini mohon sebagai gambaran ataupun sebagai nantinya mohon bantuan dari yang terhormat komisi I ini dan sampai saat ini pun bahan bakar kita tidak ada," ujarnya.

Padahal, kapal-kapal Bakamla dalam kondisi baik dan siap berlayar namun bahan bakar tidak ada. Hasilnya, mereka harus mengandalkan TNI AL yang bahan bakarnya juga terbatas. "Kapal kita siap untuk berlayar dan patroli, tapi bahan bakar tidak ada, jadi kita mengandalkan TNI Angkatan Laut yang juga terbatas dengan bahan bakar," paparnya.

Padahal Bakamla sudah memonitor ada pergerakan kapal Vietnam dan China di Natuna. Sehingga perlu dilakukan penindakan dengan mengerahkan armada Bakamla ke titik hot spot. Sebab kehadiran unsur aparat Indonesia harus ada di sana sebagai penegasan Natuna Utara milik NKRI.

"Sedangkan mereka sudah berada di situ sejak lama, kapal-kapal Vietnam maupun kapal Coast Guard China," kata Irawan. Bakamla sendiri diserahi tugas untuk mengamankan 2/3 wilayah laut Indonesia. Tapi sampai saat ini jumlah kapal Bakamla yang aktif cuma 10 unit saja.

Jelas tak cukup untuk mengcover wilayah laut Indonesia. Idealnya Bakamla Indonesia memiliki 70-77 kapal coast guard untuk penegakan hukum di laut NKRI.