Pemecatan 57 Pegawai, Novel Baswedan: KPK Milik Rakyat Indonesia, Kami Berantas Korupsi

Rabu, 15 September 2021 – 21:41 WIB

Novel baswedan

Novel baswedan

JAKARTA, REQnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan menyoroti keputusan pimpinan lembaga antirasuah terkait pemecatan 57 pegawai KPK yang dinyatakan gagal menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Novel mengatakan mereka selama ini bekerja memberantas korupsi, justru kini diberantas.

"Kami berupaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, ternyata justru kami yang diberantas. Tentu ini kesedihan yang serius, saya kira ini juga dirasakan seluruh rakyat Indonesia," kata Novel di Gedung KPK C1, Jakarta, Rabu, 15 September 2021.

Novel mengatakan, Firli Bahuri Cs telah melanggar hukum memberhentikan pegawai KPK lantaran proses tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi ASN memenuhi unsur malaadministrasi dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM.

"KPK bukan milik pimpinan KPK saja, tapi milik rakyat Indonesia. Ketika KPK dipimpin oleh orang yang berani melanggar hukum, yang berani menantang hukum, saya bisa menduga setidak-tidaknya berani di atas pemerintah ini suatu hal yang luar biasa," ucap Novel.

Menurut Novel, Firli Bahuri Cs seakan memilikii kekuatan luar biasa memberhentikan puluhan pegawai KPK, peristiwa ini akan menjadi catatan buruk bagi sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Setidaknya sejarah akan mencatat kami berbuat baik. Kalaupun ternyata negara memilih atau pimpinan KPK dibiarkan untuk tidak dikoreksi perilakunya melanggar hukum, masalahnya bukan karena kami," ucap Novel.

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan, Firli Bahuri Cs sudah secara nyata membangkang arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berpendapat bahwa TWK tidak dapat dijadikan dasar memberhentikan pegawai.

"Pada hari ini kami tidak menduga bahwa Pimpinan KPK berani membangkang terhadap perintah Presiden," kata Yudi.

Menurut dia, sudah berkonsolidasi lebih lanjut menyikapi keputusan pimpinan KPK tersebut. Ia mengaku masih berpedang pada pernyataan Jokowi yang menyebut hasil TWK tak bisa menjadi dasar pemecatan pegawai KPK.

"Kami akan konsolidasi langkah apa yang akan kami tempuh. Sampai hari ini kami masih menunggu dan masih setia putusan dari Presiden ketika memberikan arahan yang lalu bahwa (pegawai KPK) tidak boleh diberhentikan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK memecat 57 pegawai yang dinyatakan tak lolos TWK alih status menjadi ASN per 30 September 2021. Enam orang pegawai di antaranya adalah mereka yang tak mau mengikuti diklat bela negara untuk diangkat menjadi ASN.

Sebagai informasi, satu pegawai yaitu Sujanarko selaku Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK diketahui sudah pensiun per Juni 2021.