JAKARTA, REQnews - Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terungkap banyak pejabat negara yang harta kekayaannya mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19.
Hal ini tentu saja membuat masyarakat heran sekaligus kaget. Bahkan, lonjakan harta para pejabat negara yang naik secara drastis di masa pandemi Covid-19 membuat publik bertanya-tanya. Terlebih jika meningkatnya kekayaan itu terjadi pada para pejabat yang sama sekali tidak memiliki latar belakang pengusaha.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, menilai lonjakan pada pejabat yang demikian tidak rasional. Dirinya khawatir kenaikan harta kekayaan para penjabat di masa pandemi Covid-19, sejalan dengan sistem hukum yang dibuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait anggaran penanganan pandemi Covid-19.
"Kondisi ini semakin meyakinkan publik, jika pandemi menjadi lahan ekonomi bagi sebagian orang," katanya, Kamis 16 September 2021. Misalnya, sambung Dedi, penerbitan Perppu Corona yang kini sudah menjadi UU 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
"Indikasinya mulai dari korupsi seperti Mensos Juliari Batubara, atau pembagian uang terkait pasien Covid-19 seperti yang diterima bupati Jember Hendy Siswanto?" ujar Dedi Kurnia.

Lonjakan Harta Menteri yang Bukan Pengusaha Tidak Rasional

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi